Hal tersebut diungkapnya saat ditemui awak media di Aula Bapeda, Terkait polemik Ibu kota, solisinya nanti di pusat (jakarta) atau apakah kita harus Perpu

“Jadi perkara ibu kota ini merupakan kegagalan pemerintah sebelumnya kenapa dibangun semua kantor OPD di Ereke bukan di Buranga” kata Abu Hasan, Jumat, 25/09/2020

“Kesalahannya jangan dilempar pada saya, itu kesalahan pemerintahan yang lalu” tambahnya

Lebih lanjut, Perpu tersebut mengembalikan ibu kota ke kulisusu atau mengupayakan posisi ibu kota hari ini di Buranga

“Seandainnya kantor-kantor OPD itu dibangun disana, maka pemerintahan yang melanjutkan itu pasti berkantor semua di Buranga”

Menurut dia, di Awal pemerintahannya dengan Ramadio , sempat berkantor di Burang namun hanya beberapa Bulan saja

“Karna Yang kita layani di sana tidak ada dan yang datang konsultasi hanya sedikit, Full semua orang mau konsultasi disini” katannya

“Tugas kita sebagai pemerintah yaitu pelayanan publik, pemberdayaan, peningkatan kesejateraan dan daya saing, kalau mendorong itu, disini pusatnya karna semua kantor disini” sambungnnya

Untuk diketahui, penempatan Ibu Kota di Buranga tersebut sesuai dengan Pasal 7 UU no.14 /2014 tentang pembentukan kabupaten Buton Utara menetapkan Burang sebagai Ibu Kota.

Reporter : Deni

Laporan : Deni

Ketgam. Bupati Butur, Abu Hasan saat ditemui Awak media.