Di Baubau, Ali Mazi akan mendatangi beberapa tempat seperti pembangunan Tugu Pahlawan Nasional asal Sultra, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yi Koo), meninjau pengerjaan jalan By Pass Waruruma, 

pelebaran Bandara Betoambari, lokasi pembangunan Jembatan penghubung Buton-Muna di Palabuse serta melakukan pertemuan dengan rombongan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Sementara di Buton, Ali Mazi lebih dahulu melakukan ziarah ke makam orang tuanya, meninjau tambang PT. Wijaya Karya Bitumen, PT. Kartika Prima Abadi dan Pelabuhan Nambo.

Sejatinya, agenda utama Ali Mazi di Kota Baubau yakni mendampingi tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI untuk meninjau langsung kesiapan Aspal Buton (Asbuton), untuk Proyek 1.000 Kilometer Jalan Nasional di lokasi penyimpanan PT. Wijaya Karya Bitumen dan PT. Kartika Prima Abadi.

Menurut Ali Mazi, selama kurun waktu periode pertama memerintah di Sultra, ia telah membangun konsep pembangunan berkelanjutan dengan tagline Stellshell Masyarakat Sejahtera yang kemudian dikenal dengan tagline SMS. 

konsep tersebut dibuat dalam buku agenda dengan beberapan program mercusuar 2003 – 2023. Program tsb kemudian dapat terwujud selama kurun waktu 10 tahun. Seperti, Jembatan Teluk Kendari yang dibangun pemerintah pusat pada pemerintahan Nur Alam.

Jembatan Buton Muna yang rencana pembangunan 2022, perluasan runway dan peningkatan status Bandara Halu Oleo, jalan wisata terpadu Kendari-Toronipa, RSUD Bahteramas, peningkatan status BLK kendari menjadi BLK Internasional.

Pembangunan patung Himayatudin, peningkatan dan perluasan runway Bandara Betoambari serta pemanfaatan aspal Buton dalam program 1000 kilometer yang 400 km digunakan di Sultra dangan nilai investasi Rp47triliun.

“Saya berharap masyarakat dapat saling mendukung, bahu membahu, kerjasama dalam membangun Sultra. Karena Sultra milik kita bersama dalam konsep masyarakat majemuk dengan akulturasi budaya Sultra dan luar Sultra,” harapnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Ali Mazi didampingi sejumlah Asisten dan Kepala OPD Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat Pemkota Baubau, Pemda Baubau dan sejumlah pejabat non pemerintahan. (*Adv)

Penyerahan sertifikat tanah yang dilaksanakan secara virtual, dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Selasa (5/1/2021).

Dari total 22.072 sertifikat tanah yang tersebar di 17 kabupaten/kota se Sultra, kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi daerah dengan penerimaan sertifikat terbanyak yakni 7.075 sertifikat. Disusul Kolaka Utara (Kolut) sebanyak 3.673 sertifikat dan kabupaten Kolaka sebanyak 1.772 sertifikat.

Sedangkan, kabupaten Wakatobi menjadi daerah yang masyarakatnya paling sedikit menerima sertifikat tanah dengan jumlah 166 sertifikat, Konawe Kepulauan (Konkep) 173 sertifikat, dan Buton Utara (Butur) 250 sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) Sofyan Djalil, mengungkapkan, penyerahan sertifikat di awal tahun 2021 ini merupakan kelanjutan program sertifikat tanah yang digencarkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 silam.

Pada tahun itu, pemerintah berhasil mengeluarkan sertifikat tanah sejumlah 5,4 juta bidang. Kemudian tahun 2018, sebanyak 93 juta sertifikat, dan pada tahun 2019, sebanyak 11,2 juta sertifikat.

“Khusus pada tahun 2020, karena pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, dari target 11 juta sertifikat hanya terealisasi sebanyak 6,8 juta,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam rangka transformasi digital, saat ini ada empat layanan pertanahan yang terintegrasi elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertifikat Tanah, dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Dengan empat layanan elektronik ini, katanya, antrian di BPN berkurang hingga 40 persen. Transformasi digital ini juga diproyeksikan untuk meminimalisir sengketa tanah, mencegah praktek mafia tanah, menghindari tumpang tindih sertifikat, dan memotong jalur birokrasi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

“Target kita tahun 2020 itu 11 juta sertifikat. Tapi karena pandemi, hanya 6,8 juta. Alhamdulillah, biasanya dulu-dulu setahun hanya 500 ribu. Ini sudah 12 kali lipat,” kata Presiden.

Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN selalu melampaui target yang diberikan. Menurut Jokowi, masyarakat harusnya sudah memiliki 126 juta sertifikat pada tahun 2015.

Namun kenyataannya, lanjutnya, baru sebanyak 46 juta sertifikat dan masih terdapat sekitar 80 juta sertifikat yang belum keluar, sehingga dengan kemampuan rata-rata per tahun hanya 500 ribu sertifikat, maka butuh 160 tahun untuk merampungkannya.

Jokowi menargetkan, tahun 2025 semua masyarakat sudah memegang sertifikat tanahnya masing-masing. Kepada pemegang sertifikat, Jokowi berpesan agar menyimpannya baik-baik dan memanfaatkan sertifikat itu secara bijaksana.

Reporter: Abdi Sabriansyah
Editor: Randi Ardiansyah

Asisten III Setda Provinsi Sultra, La Ode Mustari mengungkapkan, rakor ini membahas penanganan dan antisipasi melonjaknya kasus selama masa libur Nataru. Juga kesiapan logistik peralatan antibodi dan antigen bagi pelaku perjalanan.

“Bagi pelaku perjalanan pada setiap titik masuk dan keluar di Sultra, agar sebisa mungkin sudah melakukan pemeriksaan antibodi dan antigen, dan memiliki surat keterangan telah melakukan tes,” jelas Asisten III dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan, para pelaku perjalanan juga wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan bagi pelaku usaha, diminta untuk menghindari kerumunan di tempat usahanya.

Mustari menyebutkan, Rakor tersebut juga menindaklanjuti surat edaran dari Satgas Penanganan Covid-19 Nasional tentang Protokol Kesehatan (Prokes) perjalanan orang selama libur Nataru dalam masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pada, 19 Desember 2020.

Periode libur Nataru diproyeksikan berlangsung antara 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Ruang lingkup Prokes yang dimaksud meliputi protokol kesehatan umum, protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional, dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Selain protokol 3M, surat edaran tersebut juga mengatur pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa, penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut. Kemudian, jenis masker yang digunakan pelaku perjalanan adalah masker kain tiga lapis atau masker medis.

“Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan, bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat pada waktu tertentu,” pungkasnya.

Ia menegaskan,  apabila hasil rapid test antigen atau antibodi pelaku perjalanan nonreaktif/negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Untuk diketahui, Rakor ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum(Asisten III) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra La Ode Mustari dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkup satgas, antara lain Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boy Ihwansyah dan Kepala Karantina Perhubungan Kantor Kesehatan Pelabuhan La Ode Dony Hajar.

Hadir pula sejumlah perwakilandari instansi terkait yang tergabung dalam satgas seperti tenagamedis, unsur TNI, dan Polri.

Reporter: Idris E

Editor: Randi Ardiansyah