Unjuk rasa oleh ratusan warga dari beberapa Desa di Konut itu digelar, sebagai bentuk aksi protes terhadap PT ANTAM yang tidak memberdayakan pengusaha lokal dalam kegiatan pertambangan.

Koordinator pengunjuk rasa, Iqbal dalam orasinya meminta manajemen perusahan agar merealisasikan komitmennya, untuk melibatkan pengusaha lokal melakukan kegiatan di wilayah IUP PT ANTAM Tbk di Konut.

“Kehadiran PT Antam Tbk di Konawe Utara hanya menjadi malapetaka bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Karena tidak mengindahkan amanat UU Minerba untuk bersinergi dengan pengusaha lokal yang ada di Konawe Utara,” ucap Iqbal dalam orasinya.

Dia menyebut, terdapat ribuan pekerja lokal yang kini jadi pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Hal itu akibat tidak ada lagi kegiatan pertambangan di wilayah Konut.

“Mendesak Dirut PT. Antam untuk segera mencopot General Manager PT. Antam Tbk UBPN Konut, karena telah gagal membawa PT. Antam Tbk sebagaimana yang diharapkan masyarakat Konut,” ucapnya.

Iqbal juga mengancam, jika tuntutan dipenuhi, massa pengunjuk rasa akan menduduki kantor PT. Antam Tbk UBPN di Konut.

“Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dalam waktu 1 x 24 jam maka kami akan menduduki Kantor PT. Antam Tbk UBPN Konut,” tegasnya.

Untuk diketahui, ratusan pengunjuk rasa itu berasal dari beberapa Desa di Konut diantarnya, Desa Mandiodo, Desa Tapuemea, Desa Tapunggaya, Lasolo dan Molawe.

Penulis : Rasman 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara ini meminta agar PT Antam secepatnya menambang di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra.

Hal itu disampaikan Irwandy Arif saat Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rabu (1/12/2021).

Irwandy Arif mengatakan, Blok Mandiodo sudah ditambang 11 perusahaan, namun kini izin usaha pertambangan (IUP) sudah dimiliki PT Antam.

Menurut Irwandy, perkara dengan 11 perusahaan itu sudah selesai karena kepemilikan lahan oleh PT Antam sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

“Bersama dengan Dirjen Minerba, kami berdiskusi dengan Dirut Antam agar segera memulai kegiatan ini (tambang) di sana, agar tambang-tambang ilegal jangan masuk lagi,” kata Irwandy Arif.

Irwandy menyebut selama 11 perusahaan itu menambang di Blok Mandiodo, keuntungan yang diperoleh 1 miliar dolar atau Rp14,3 triliun.

“Saya tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Tapi laba bersih yang dihitung oleh Antam 300 juta dollar, selama masa itu,” urainya

Irwandy mengimbau PT Antam bersama perusahaan daerah untuk segera mengamankan lahan dan memulai aktivitas penambangan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan terimakasihnya atas dukungan kementerian ESDM terhadap pemanfaatan lahan PT Antam di Blok Mandiodo.

“Semoga lahan itu bisa dikelola dengan baik agar bisa bermanfaat buat masyarakat,” ungkap gubernur.

Seminar Nasional ini berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra dibuka Ketua KPK Firli Bahuri, dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP. Wagub Sulawesi Utara Steven O.E Kandou Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Sekda Gorontalo.

Dihadiri juga, Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba.

17 bupati dan wali kota di Sultra, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sultra.

Reporter: Wahyu
Editor      : Rasman