Lurah Bonggoeya Waode Pratiwi mengakui inovasi bank data berbasis kartu keluarga dihadirkan untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan data kependudukan, Mulai dari populasi penduduk, profesi, termasuk komposisi umur masyarakat dalam suatu wilayah, dan hal ini juga mendapat perhatian dari RT/RW.

“Bank data sangat memudahkan kami dalam memberikan informasi kependudukan kepada stakholder terkait. Kan biasanya OPD meminta data kepada kami soal jumlah penduduk, usia misalnya untuk keperluan penyaluran bansos. Nah melalui bank data ini maka akan semakin mudah kita berikan. Apalagi bank data kami update terus dalam mendata masyarakat,” ungkap Waode Pratiwi usai sosialisasi Bank Data Berbasis KK di kantor Lurah Bonggoeya, Jumat (17/11/2023).

Pada kesempatan yang sama, Kabid Penyelenggaraan E- Government yang juga inisiator sistem bank data berbasis KK, Hery mengungkapkan, sistem tersebut bakal diterapkan kelurahan Bonggoeya.

“Saat ini, sudah dalam proses penginputan. Seluruh kelurahan sedang mengimput data penduduknya,” ungkap Hery.

Mantan Sekcam Puuwatu ini berharap seluruh pihak bisa mendukung sistem ini sehingga pengelolaan data kependudukan ditingkat kelurahan Bonggoeya bisa berjalan baik sehingga bisa menghasilkan data yang valid dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah, sehingga penerapan bank data ini memudahkan kita dalam import data pada aplikasi, disisi lain dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dengan menggunakan alat kaji PRA dapat tersampaikan permasalahan pada kebutuhan kelurahan sehingga dapat di lakukan inovasi aplikasi berbasis digital di kelurahan serta percepatan digitalisasi ditingkat kelurahan.

Penulis : M2
Editor   : Rasman

Masyarakat tersebut telah berkumpul di gerbang perbatasan antara Kota Baubau dan Busel untuk menjemput ASR menuju Pantai Jodoh Kecamatan Batauga.

Salah seorang warga La Olo (47), mengatakan dirinya sengaja meluangkan waktu untuk melihat secara langsung sosok ASR.

“Saya ingin melihat secara langsung bapak ASR, selama ini hanya bantuan dari beliau yang sampai ke sini, dan Alhamdulillah hari ini bisa secara langsung bertemu dengan ASR,” katanya.

Dirinya menyampaikan terimakasih kepada Mayjend Andi sebab selama Pandemi Covid-19 telah memberikan bantuan kepada para warga Busel.

“Kami sangat berterima kasih kepada beliau, ASR ini merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Sulawesi Tenggara, beliau sangat peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” tandasnya.

Sebagai informasi, kunjungan ASR tersebut untuk menghadiri sejumlah rangkaian acara yang telah disiapkan oleh para masyarakat Kabupaten Buton Selatan.

berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan para masyarakat Busel.

Penulis : M Rasman Saputra

Inspektur Kota Kendari Syarifuddin mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi. Selain itu sosialisasi ini diharapkan menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Kota Kendari.

“Sosialisasi IEPK ini pertama kali dilaksanakan BPKP di wilayah Sultra dengan mengundang 32 kepala OPD Pemkot Kendari,”jelasnya, pada kendariaktual.com, Rabu (18/11/2020).

Selain itu tambahnya, pihaknya mengingatkan kepada OPD terdapat resiko korupsi di setiap instansi pemerintahan. Jadi setiap ASN memiliki kesadaran untuk menghindari praktek gratifikasi dan suap yang kadang-kadang beriteraksi dengan ASN

“Tentang bawahan atau anggota yang menerima gratifikasi atau suap di OPD yang berhadapan dengan lingkungan harus lebih hati-hati. Dimana kita yang kadang-kadang berinteraksi dengan organisasi non pemerintah sangat rentan dengan gratifikasi,” ungkapnya.

Reporter : Apriadi

Berdasarkan hasil screening diperoleh bahwa dari semua sampel 25 anggota Basarnas Kendari didapatkan hasil negatif. Pemeriksaan urine ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan informasi dan edukasi bahaya  Penyalahgunaan Narkoba dan Deteksi Dini Bagi Seluruh Personil Basarnas Kendari oleh BNNP Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi dan screening atau test urine narkoba diikuti seluruh personil Basarnas Kendari.

Kepala Basarnas Kendari menerangkan, kegiatan ini mengacu pada amanat UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, Permendagri No. 12/2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Perda Sultra No. 7/2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

“Jadi seluruh personil Basarnas Kendari mengikuti kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap personil Basarnas Kendari akan bahaya narkoba,”jelasnya pada kendariaktual.com,  Jumat (6/11/2020).

Dalam kegiatan ini tuturnya, tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) covid 19. Mulai dari  penerapan physical  distancing, menggunakan Masker, hand sanitizer, mengukur suhu dengan termometer  Infrared yang ketat dilaksanakan demi menjaga penularan dan penyebaran Covid 19.

Selain itu Aris menuturkan, Basarnas Kendari sangat mendukung program P4GN yang telah diamanat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN.

“Sesuai amanat Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang aksi P4GN menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam mengedukasi dan memproteksi keluarga agar tidak menyalahgunakan narkoba,”tuturnya.

Reporter  : Krismawan

Sosialisasi yang melibatkan hingga ratusan personel gabungan ini dilakukan dibeberapa titik yaitu Eks. MTQ, Kendari Beach, Taman Kali Kadia dan Jembatan Kuning Kecamatan Abeli Kota Kendari.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Kendari, Amir Hasan mengatakan, selama seminggu ke depan, tim gabungan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Kendari terkait perwali no 47 ini. Setelah sosialisasi selama seminggu selanjutnya mereka akan menerapkan sanksi yang tercantum dalam Perwali itu.

“Kita menegakkan perdanya didukung dangan tim dari TNI-Polri serta pihak terkait lainnya,” ujarnya saat ditemui di Eks. MTQ, Kamis, (03/09/2020).

Adapun beberapa poin penting yang menjadi isi dalam sosialisasi tersebut mulai dari mewajibkan masyarakat memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan mentaati ketentuan jam malam.

Sedangkan sanksi yang akan dikenakan mulai dari pembinaan hingga denda Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu bagi para pelanggar.

Reporter : Jamal Hamzah