Ketua Koperasi TKBM Karya Bahari, La Ode Alimin mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemerintah dan pihak kepolisian untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pasca pemilihan Wali Kota Kendari dan Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Sebagai elemen masyarakat kami dari TKBM Karya Bahari tentunya akan mendukung sepenuhnya program ini. Sebab sudah menjadi kewajiban bersama masyarakat Kendari untuk menjaga keamanan daerah,”jelasnya pada kendariaktual.com,  Senin (30/12/2024).

Alimin menuturkan, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggota TKBM Karya Bahari Kendari untuk bersama-sama menjaga keamanan daerah.

Sebab dengan kesadaran bersama menjaga keamanan lanjutnya, akan memudahkan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Kendari khususnya dan Sultra pada umumnya.

“Kami tentunya menginginkan bagaimana daerah ini bisa terus kondusif keamanannya. Sebab dengan begitu masyarakat akan nyaman dalam menjalankan aktifitas kesehariannya,”tuturnya.

Reporter : Fadhil
Editor      : Rasman

Dalam Surat yang ditandatangani oleh General.Manajer PT Pelindo regional 4 Kendari Capt Suparman menyatakan, untuk keperluan percepatan aktivitas operasional koperasi TKBM di terminal petikemas Kendari New Port untuk segera memenuhi ketentuan seperti melaporkan company profil atau legalitas perizinan koperasi struktur organisasi dan daftar anggota koperasi.

Selain itu ungkapnya, koperasi TKBM juga melampirkan nomor NPWP dan nomor rekening atas nama koperasi, melakukan pendaftaran anggota koperasi TKBM melalui sistem aplikasi Simon TKBM, melakukan pendaftaran anggota dan melakukan foto untuk id card dilengkapi dengan APD

“Kami juga meminta surat permohonan pendaftaran user atau pihak ketiga, kemudian melampirkan surat rekomendasi dari DPW APBMI Sultra dan mengajukan usulan tarif terminal petikemas,”jelasnya, Jumat (14/10/2022).

Menyikapi surat dari PT Pelindo regional 4 Kendari tersebut, Ketua TKBM Karya Bahari La Ode Alimin menuturkan, dengan adanya surat ini telah menegaskan bahwa pihaknya sudah direkomendasi untuk bekerja di Pelabuhan Kendari New Port.

“Terkait untuk persyaratan yang diminta kami akan menyiapkannya dan segera menyetorkannya dalam waktu dekat,”ungkapnya.

Senada dengan itu Ketua TKBM TBM Ferry menuturkan, surat dari PT Pelindo ini untuk TKBM Tunas Bangsa Mandiri diserahkan kepadanya. Ini menjadi bukti bahwa jepengurusannya lah yang dinyatakan sah dengan seluruh persyaratan yang ada oleh PT Pelindo regional 4 Kendari.

“Surat yang kami terima tadi ini juga menjadi bukti bahwa kami adalah pengurus TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang direkomemdasi untuk bekerja di pelabuhan Kendari New Port, “tukasnya

Untuk seluruh yang diminta dilengkapi lanjutnya, itu tidak hadi masalah karena seluruhnya sudah siap dan tinggal diserahkan ke PT Pelindo.

Reporter : Idris
Editor      : Rasman

Melalui rapat kordinasi yang dihadiri oleh Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Pelindo Kendari, Dinas Koperasi Sultra, Dinas Ketenaga Kerjaan Sultra serta kedua koperasi TKBM Karya Bahari dan Tunas Bangsa Mandiri, di Markas Komando Angkatan Laut Kendari, Selasa (11/10/2022) diputuskan kedua koperasi boleh bekerja di pelabuhan Kendari Newport.

Kepala KSOP Kedari Agus Winartono mengatakan, dari rapat ini diputuskan tujuh pointer kesimpulan. Kesimpulan pertama penunjukkan koperasi TKBM dilakukan oleh BUP atau PBM sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perhubungan Nomor PM 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan.

Kesimpulan kedua ungkapnya, Koperasi TKBM wajib memiliki Nomor Induk Berussaha yang diverifikasi oleh Dinas Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kota / provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 05 tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Koperasi yang memenuhi syarat ini adalah Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan Koperasi TKBM Karya Bahari untuk bekerja dipelabuhan Kendari New Port dan akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh BUP dan diawasi oleh APBMI Sultra serta hasil evaluasi dilaporkan ke kami KSOP Kelas II Kendari,”jelasnya pada kendariaktual.com, Selasa (11/10/2022).

Namun begitu Agus menegaskan, pihaknya tidak berpihak pada TKBM manapun. Seba sesuai dengan kesimpulan rapat koperasi TKBM yang terpilih sesuai hasil verfikasi dari BUP wajib mematuhi SOP dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Kendari New Port.

Untuk itu lanjutnya, seluruh pihak koperasi TKBM akan mematuhi kesepakatann ini dan tidak akan melaksanakan aksi demonstrasi atau perbuatan lainnya yang menyebabkan terhentinya aktivitas di Pelabuhan Kendari New Port.

“Apabila salah satu pihak koperasi TKBM melanggar kesepakatan dimaksud maka kegiatan operasioonal pada Pelabuhan Kendari New Port akan dilaksanakan sendiri oleh BUP atau PBM sesuai kewenangannya,”terangnya.

Sementara itu ketua TKBM Tunas Bangsa Mandiri Fery menuturkan, sesuai dengan keputusan rapat maka pihaknya akan mematuhi semuanya. Adapun persyaratan yang diminta seluruhnya sudah dipenuhi oleh pihaknya.

“Kami hanya berharap dengan adaya keputusan ini kami bisa kembali bekerja di Pelabuhan Kendari New Port seperti dulu kala,”tuturnya.

Menimpali pernyataan Fery, Ketua Koperasi TKBM Karya Bahari La Ode Alimin menukaskan, saat ini seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan sudah diputuskan koperasi mana yang akan bekerja jadi pihaknya berharap keputusan ini segera ditindak lanjuti.

“Saya harapkan keputusan ini bisa segera ditindak lanjuti dan kami bisa bekerja,”tukasnya.

Reporter : Dandi
Editor      : Rasman

Massa menggerebek kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sultra lantaran tidak ada satu pun pejabat yang menerima mereka.

Massa TKBM Karya Bahari ini mengamuk dengan memeriksa seluruh ruangan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Sultra.

Pantauan kendariaktual.com di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sultra tampak tidak ada satupun pejabat yang ada. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra tidak berada di kantor.

Penulis : M Rasman Saputra

Kordinator lapangan aksi TKBM Karya Bahari La Ode Ngkoli Linu mengatakan, sampai saat ini pihak mana yang mengelola pelabuhan new port belum jelas. Jadi pihaknya meminta agar hal ini segera ditentukan TKBM mana yang mengelola pelabuhan new port.

“Kami minta agar hal ini diperjelas oleh KSOP Kendari. Sebab dalam pengelolaan sebuah pelabuhan keberadaan TKBM sangatlah penting untuk membantu aktivitas yang ada dipelabuhan,”jelasnya, dalam orasinya, Selasa (25/8/2020).

Untuk itu katanya, pihaknya akan memboikot dan menghentikan aktivitas seluruh kantor KSOP kelas II dan PT Pelindo IV Kendari jika tuntutannya tidak disikapi oleh pihak KSOP kelas II Kendari.

“Persoalan yang terjadi saat ini sangatlah tidak sesuai dengan Instruksi bersama menteri perhubungan dan menteri tenaga kerja nomor : IM2/HK.601/PHB-1989 tentang pelabuhan sebagai pengganti yayasan usaha karya,”ungkapnya.

Jadi lanjutnya, pihaknya meminta menteri perhubungan segera turun langsung menyelesaikan masalah ini. Sebab masalah yang terjadi saat ini bisa menimbulkan konflik sosial skala besar di Kota Kendari.

“Selain itu juga kami menolak keras peresmian jembatan bahtermas Kendari sampai ada kepastian dan serah terima pengelolaan pelabuhan New Port Kendari kepada TKBM Karya Bahari Kendari sesuai notulen rapat pada 13 Maret 2019 lalu,”tuturnya.

Reporter : Rezky