Haliana mengatakan, FGD itu digelar dalam rangka membantu percepatan pembangunan Kabupaten Wakatobi. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan arah dan kebijakan percepatan pembangunan Wakatobi sebagai Kabupaten kepulauan.

Agenda FGD itu, kata dia, rencananya juga bagi seluruh Kabupaten di Sultra, terutama Kabupaten yang bupatinya masih baru.
Sekaligus mendengarkan visi misi Bupati masing-masing daerah.

“Alhamdulillah yang mendapat giliran pertama adalah Wakatobi. Disana saya menyampaikan yang berkaitan dengan visi misi, tiga leading sektor, yakni perikanan kelautan, Pariwisata dan ketahanan pangan,” katanya saat ditemui di kediamannya, di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Minggu, (21/3/2021).

Dijelaskannya bahwa pihak PP KKST juga ingin mendengarkan program dan visi misi Bupati terpilih agar dapat membantu percepatan dan realisasinya.

“Dengan harapan bagaimana mereka ikut andil memperankan diri masing-masing dalam rangka membantu daerah. Agar bagaimana visi misi itu bisa terealisasi secepatnya. Karena di KKST ada yang berasal dari eselon I dan eselon II Kementerian yang ada di Jakarta,” ungkapnya.

Reporter : La Ode Suhardin
Editor      : M Rasman Saputra

Untuk kabupaten Wakatobi, pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 yakni petahana Arhawi-Hardin La Omo kalah dengan persentase 48,5 persen, sementara paslon nomor urut 2 Haliana-Ilmiati Daud berhasil unggul dengan presentase suara 51,5 persen. Dalam hasil hitung cepat THI hingga sore tadi, sudah mencapai 98.55 persen.

Sementara, di kabupaten Muna, pasangan incumbent nomor urut 1 yakni Rusman Emba – Bachrun Labuta Labuta unggul dengan perolehan 53,9 persen, sedangkan paslon nomor urut 2 Rajiun Tumada – La Pili hanya memperoleh suara dengan presentase 46,1 persen. Data masuk dalam hitungan cepat ini 97,59 persen hingga sore tadi.

Direktur THI Naslim Sarlito mengungkapkan, hasil hitung cepat itu di ambil berdasarkan sampel hitungan margin of error 1 persen, dari 208 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di kabupaten Muna dan Wakatobi.

“Jadi kita ambol masing-masing 208 TPS di dua kabupaten sebagai sampel, itu metode yang kita gunakan sama seperti pada pemilihan Presiden (Pilpres) lalu,” ungkapnya, saat press rilis yang dilakukan pihaknya di Swissbell Hotel Kendari.

Ia menjelaskan, secara detail hasil dari hitung cepat tidak di sebabkan dari tren dan sebab. Akan tetapi, indikasi masif yang merubah perolehan suara selama seminggu terakhir.

Menurutnya, pasangan calon yang tidak bereaksi pada minggu terakhir biasanya mengalami dinamika dan perubahan. Lantaran satu minggu terakhir sebelum masa pemilihan terjadi perubahan eskalasi politik.

Salah satu contoh yang ia berikan, yakni pada paslon Arhawi – Hardin La Omo di Wakatobi yang diunggulkan pada hasil survei yang dirilis pada 1 Desember 2020. Yang mana dari hasil survei itu Arhawai – Hardin unggul sekitar 51,9 persen dari lawannya yang hanya memperoleh presentase suara 42,7 persen.

“Tapi sekali lagi ada margin of eror sebanyak 3 persen, begitu juga di Muna empat persen. Itu dikarenakan adanya probabilitas, yang menyebabkan bisa naik bisa turun,” tutupnya.

Penulis: Randi Ardiansyah

“Kita harus ganti Bupati, Wakatobi hari ini sudah tidak seperti pada masa kejayaannya pada masa 5 atau 10 tahun yang lalu. Hari ini dibawah kepemimpinan pemimpin yang zolim. Yang kemudian dibranding oleh sebagian masyarakat sebagai pemimpin pembohong. Dulu Wakatobi ini dikenal seantero dunia. Namun sayang seribu kali sayang, nama itu sudah redup. Wakatobi sudah mulai merosot, digerogoti oleh yang haus akan kekuasaan, yang hanya mementingkan sanak keluarga dan juga para antek-anteknya,”katanya, Sabtu, (15/11/2020).

Kata dia, melihat roda perputaran ekonomi Wakatobi bila dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu, menurut data statistik perkembangan ekonomi Wakatobi melampaui perkembangan ekonomi nasional diangka 8 bahkan sampai 10 persen keatas
di zaman Hugua.

Namun di zaman kepemimpinan Bupati yang terpilih di tahun 2015, perekonomian Wakatobi hanya bertahan di angka 4 sampai 6 persen kebawah. Para tukang ojek yang dulunya di jam 12.00 siang sudah mendapatkan uang sampai Rp 100 ribu. Saat ini bahkan jam 14.00 siang keatas belum mendapatkan hingga Rp 50-60 ribuan

“Belum lagi orang-orang tua saya yang berada di pasar. Dulu, sebelum matahari terbit sudah laku jualannya. Namun sekarang bahkan pula berpanas-panasan namun tak kunjung laku jualannya,”ungkapnya.

Belum lagi kalau berbicara soal pelayanan kesehatan, kata dia, menurut hasil sidak para anggota DPRD beberapa pekan lalu. Ditemukan pegawai RSUD dari Dokter hingga tataran satpam, hanya tinggal 15 orang

“Bagaimana kemudian ketika kita sakit dan kita butuh perawatan. Apakah kita harus dirujuk lagi seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Belum kita berbicara ongkos transportasi yang jikalau menggunakan speed pemda, kita harus membayar kurang lebih Rp 3 juta ke lasalimu, Rp 6 juta ke Kamaru, bahkan Rp 15 juta ke kota Kendari. Ini sudah sakit, sudah susah orang masih mau dibebani lagi dengan ongkos transportasi yang begitu tinggi. Mestinya harus digratiskan demi kesejahteraan seluruh masyarakat,”paparnya.

Dikatakannya, berbicara soal infrastruktur jalan yang katanya sudah mulus, bahkan kalau berjalan diatasnya sudah serasa kayak di langit dan tidak ada lagi batu-batuan kerikil yang berhamburan di jalan.

“Sekedar informasi, bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Wangiwangi ini kebanyakan adalah hibah dari Australia dan hibah dari pemerintah Provinsi Sultra. Yang kemudian diberikan khusus untuk Wakatobi. Karena daerah ini sudah menjadi  top ten destinasi pariwisata nasional, sejak zaman Hugua,”terangnya.

Sehingga kalau mau menjadi orang Wakatobi yang paripurna, jangan hanya melihat infrastruktur yang ada di pulau Wangiwangi saja, bagaimana dengan Kaledupa, Tomia, apalagi Pulau Binongko yang berada diatas bebatuan cadas.

“Olehnya itu, mari kita semua masyarakat Wakatobi, kita rubah kondisi Wakatobi dengan memilih Haliana-Ilmiati Daud, Nomor 2, kalau bukan tanggal 9 Desember 2020 kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Karena sesungguhnya tidak akan ada yang merubah nasib suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang merubahnya,”ujarnya.

“Memilih pemimpin pembohong adalah suatu kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong adalah suatu kebodohan, dan memilih pemimpin karena uangnya akan menghasilkan pemimpin yang mencari uang. Tetapi memilih pemimpin karena hatinya akan menghasilkan pemimpin yang punya HATI. Mari memilih pemimpin yang perduli akan kepedulian Bersama Haliana-Ilmiati Era masyarakat Sejahtera (Berhati Emas), tanggal 9 pilih nomor 2,”tutupnya.

Reporter : La Ode Suhardin

Dikatakannya, soal finansial sebagai tolak ukur itu benar dan ada juga tidak benarnya, gender meningkat karena kualitas, terutama integritas pribadinya. Sehingga bisa mematahkan politik dengan biaya tinggi.

“Untuk mematahkan politik dengan biaya tinggi, ini harus ada kesadaran bersama. Bahwa kalau kita menerima money politik, berarti kita termasuk menjual harga diri dan daerah kita. Kalau ada kesepahaman seperti itu, tidak bakal berlaku ini money politik.
Sehingga kredibilitas itu bisa mengalahkan uang,”ujarnya.

Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi Rasida menjelaskan, seorang perempuan mau terjun ke dunia politik tentu materi atau finansial itu penting.

“Ada betul dan juga tidak betulnya, bahwa memang kita tidak pungkiri bahwa cost untuk masuk dalam dunia politik itu besar. Tapi ketika seseorang atau seorang perempuan miliki kapasitas, kuantitas, dan kapabilitas, saya kira dia perlu dulu untuk masuk kesana mempelajari. Lalu ikut secara utuh dalam dunia politik,”katanya.

Sehingga kapasitas dan kuantitasnya itu yang akan berbicara, kata dia, ada orang yang materi/finansial dan isi tasnya kurang tapi bisa menembus kursi legislatif. Hanya saja costnya memang tinggi ketika belum punya kualitas.

Lanjut dia, dalam suatu partai, perempuan belum pernah didudukan atau mungkin masih jarang ditempatkan pada nomor urut tertinggi dan selalu mendapat nomor urut sepatu.

“Dalam artian bahwa perempuan masih mendapatkan peran untuk pelengkap 30 persen dalam jabatan publik mapun politik. Coba kalau ditempatkan pada bagian nomor urut teratas misalnya, kalau memang ingin diangkat sebagai publik figur di dunia politik, saya kira itu tidak sulit. Hanya memang selalu nomor tiga kebawah. Tidak pernah itu nomor teratas, kalaupun ada itu sangat jarang,”ucapnya.

Jika suatu partai serius ingin meloloskan seorang perempuan dalam dunia politik, menurutnya harus dipertimbangkan, agar jangan selalu ditempatkan pada posisi tiga kebawah.

“Harapan saya besar sekali, khususnya sosialisasi seperti yang kita lakukan ini membuka orientasi bagi kita. Bahwa memang perempuan itu perlu mendapatkan pengembangan pendidikan politik untuk perempuan. Karena banyak diantara mereka yang ingin terjun mengetahui seperti apa itu politik. Apakah harus kita yang mendaftar, atau kita yang direkrut atau merekrut, sementara politik itu penting bagi seorang perempuan.

Lebih lanjut dosen disalah satu perguruan tinggi itu menjelaskan, dari zaman Nabi dulu sudah diajarkan berpolitik, bahkan siti Khadijah saat itu melobi agar bagaimana baginda Rasulullah SAW tidak selalu dicekal oleh orang-orang kafir quraish dalam berdakwah.

“Jadi kitapun perempuan juga boleh terjun dalam dunia politik. Supaya kita tahu dan merasakan ketika sudah ada disitu. Ikut serta dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Apalagi masih sangat jarang perempuan yang terjun ke dunia publik. pernah presiden kita seorang perempuan dan menteri-menteri juga sudah ada,”jelasnya.

Itupun juga masih sedikit diantara jutaan perempuan pekerja lainnya. Namun ketika bekerja di bidang domestik, itu tidak terhitung, yang terhitung hanya yang bekerja dalam dunia publik.

“Saya ingin sekali perempuan itu memperkaya diri dengan ilmu, memperbanyak wawasan dan keilmuannya. Sehingga bisa menjadikan perempuan itu sumber daya. Turut serta dalam pembangunan, dan pengambilan kebijakan agar tercipta SDM perempuan yang tangguh,”tutupnya.

Kontributor : La Ode Suhardin

Bantuan beras sebanyak 40 ton ukuran 10 kilogram itu diserahkan secara simbolis di desa Peropa Kecamatan Kaledupa. Diperuntukkan bagi masyarakat pulau Gau Satoto, yang terdampak Covid-19 di dua Kecamatan, yakni Kaledupa dan Kaledupa Selatan, serta dihadiri ratusan massa.

Dalam kesempatan itu, Umar Samiun mengucapkan banyak terimakasih atas sambutan hangat masyarakat pulau Kaledupa. Dengan harapan suatu saat, dirinya bisa kembali ke pulau yang dikenal dengan pulau Gau Satoto itu.

Umar Samiun berharap, bantuan Covid-19 yang didonasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan bantuan uang tunai ala kadarnya bagi masyarakat yang hadir.

“Jangan dilihat nilainya, lihat keikhlasannya. Semoga sambung rasa ini dapat terjalin terus,”ujarnya di Kaledupa.

Umar Samiun mengaku bangga terhadap masyarakat Kaledupa yang tercatat sebagai salah satu Barata dalam kesultanan Buton, yakni Barata Kaledupa.

“Saya sangat bangga melihat bahwa di Kaledupa masih sangat kental nuansa Kebutonan. Konstruksi dan model rumah disini, sebagian besar masih rumah panggung,”tutur pria yang dijuluki pendekar bersarung Buton itu.

Salah seorang masyarakat yang hadir, Liawati mengaku bersyukur dan senang atas kunjungan Umar Samiun di Pulau Kaledupa, khususnya di Desa Peropa.

“Kami berharap, yang dilakukan Umar Samiun dapat menjadi cotoh bagi masyarakat lain yang punya rezeki lebih, untuk membantu warga terdampak Covid-19,”katanya.

Sebelum membagikan donasi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Wakatobi, Umar Samiun juga sebelumnya telah memberikan bantuan serupa untuk masyarakat di Kabupaten Buton dan Kota Baubau.

Reporter : La Ode Suhardin

Tercatat sebanyak lima lapak pedagang yang berada di pelataran pelabuhan Numana, kebagian belanjaan Umar Samiun. Mulai dari makanan, minuman, Snack (Makanan ringan) hingga bermacam buah-buahan, di borong Umar Samiun.

Hal itu kerap kali dilakukan Umar Samiun ketika berkunjung kesuatu daerah. Umar Samiun bahkan memberikan bonus lebih atas keramahan dan sambutan hangat para pedagang terhadap dirinya.

Setelah memborong dagangan para penjual, Umar Samiun bersama rombongan kemudian beranjak menuju Pulau Kaledupa untuk membagikan beras bagi masyarakat Wakatobi di Kaledupa yang terdampak Covid-19.

Dagangannya diborong Umar Samiun, salah satu pedagang, Wa Amuna tidak menyangka kalau hari ini dagangannya bakal laris manis.
Bahkan dia sangat gembira dagangannya diborong Umar Samiun.

“Alhamdulillah, jualanku semua hampir habis. Kurang lebih Rp 3 juta lakunya. Kalau hari biasa lakunya paling hanya Rp 200-300 ribu. Semoga Umar Samiun dan Haliana semakin banyak rezeki. Rejeki yang saya dapatkan hari ini akan saya belanjakan untuk tambahan modal,”ujarnya

Wa Amuna bersama rekan pedangang kaki lima berharap, agar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Wakatobi nomor urut 2, Haliana-Ilmiati Daud (HATI) dapat memenangkan Pilkada Wakatobi.

“Harapan kami, semoga Umar Samiun dan Haliana diberi kesehatan, umur panjang, rezeki melimpah dan semakin sukses. Kami juga berharap agar pasangan HATI dapat memenangkan Pilkada Wakatobi,”harapnya.

Reporter : La Ode Suhardin

Dilaporkan oleh warga, Baharudin, yang laporannya tertuang dalam tanda bukti penyampaian laporan 06/LP/PB/Kab/28.10/X/2020.

“Bahwa pada hari rabu sekira pukul 15.15 Wita bertempat di depan kantor Bank Sultra tanggal 28 Oktober, saya bertemu dengan RD. Yang berasal dari desa Kampo-kampo, lalu kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya. Terkait tekanan terhadap RD dan keluarganya oleh salah satu panwascam Binongko yang berinisial TRS,”ujar Baharudin saat di temui di Wangiwangi.

Dari hasil diskusi, Baharudin menilai adanya indikasi tekanan dan ketidak netralan TRS selaku panwas Kecamatan Binongko. Yang kemudian dibuktikan dengan hasil rekaman percakapan antara yang bersangkutan dengan RD.

Kata dia, adapun salah satu bahasa TRS dalam rekaman tersebut adalah “tidak ada kasihannya itu RD terhadap istrinya padahal istrinya sudah diberikan SK Bupati”

Dari kronologis peristiwa yang dialami dan diceritakan oleh RD, serta hasil dari rekaman percakapan via telepon antara RD dan yang bersangkutan. TRS patut diduga ada tindakan yang tidak profesional yang mengakibatkan perbuatan tidak menyenangkan trhadap keluarga RD.

“Dan juga adanya indikasi keberpihakan, serta tidak menjalankan kewajiban selaku panwas dengan adanya pembiaran mengenai informasi yang didapatkan terkait komunikasi antara ibu kepala Puskesmas Kecamatan Binongko dengan istri saudara RD (membahas mengenai SK Bupati yang diperoleh istri saudara RD tersebut),”terangnya.

Terkait laporan itu, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Wakatobi, La Ode Januria mengatakan jika pihaknya akan melakukan kajian.

“Sesuai Perbawaslu 8 tahun 2020. Setealah laporan kami terima maka lakukan kajian Awal,”tuturnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Jumat, (30/10/2020).

Reporter  : La Ode Suhardin

Ia dilaporkan oleh salah seorang pemuda pemerhati demokrasi, Baharudin di Kantor Gakumdu Wangiwangi, Selasa 27 Oktober 2020 karena diduga melakukan pengancaman terhadap Kangkang, warga dusun Lohoa yang tidak mendukung Arhawi-Hardin Laomo (HALO) pada Pilkada 2020.

Baharudin mengatakan jika laporan itu atas dasar pengakuan Kangkang saat kampanye paslon nomor urut 2, Haliana-Ilmiati Daud (HATI) di Desa Tanomeha, pada 20 Oktober 2020.

“Saat ditanyai jurkam, Kangkang mengaku pernah diancam kadesnya jika tidak mendukung Arhawi, maka rumahnya akan dibakar. Ancaman itu dilakukan Kades di bawah kolong rumah saat pencairan BST, 14 Oktober 2020 lalu,”beber Baharudin.

Mendengar pengakuan itu, Baharudin meminta Kangkang untuk memberikan informasi detail soal peristiwa tersebut agar menjadi bahan pelaporannya.

Baharudin mengaku terpanggil untuk melaporkan hal tersebut, karena telah merusak tatanan demokrasi pilkada.

Dalam laporannya, Baharudin membawa dua saksi dan surat pernyataan Kangkang secara tertulis sebagai barang bukti dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut.

Sebelumnya, Mardan juga melaporkan sejumlah masyarakat dan tim pemenangan HATI dengan dugaan tindak pidana pemilu undang-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 187 ayat 2 terkait huruf C menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik dan/atau kelompok masyarakat ke Sentra Gakkumdu.

Terkait laporan pemuda pemerhati demokrasi, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Sentra Gakkumdu Wakatobi, La Ode Januria menjelaskan, Gakumdu akan mengkaji laporan tersebut, apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

“Jika memenuhi syarat, maka Gakumdu akan melanjutkan proses hukum,”ujarnya, saat ditemui Wangiwangi, Jumat, (30/10/2020).

Kemudian terkait laporan kepala desa Tanomeha, Mardan, sebagaimana peraturan Bawaslu 8 tahun 2020 pihaknya telah menerima untuk dilakukan pembahasan pertama.

“Kemarin dulu dia lakukan perbaikan, sehingga kemarin telah kami terima untuk dilakukan pembahasan pertama. Untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mengumpulkan bukti-bukti. Untuk membuat kajian itu, kami mengundang pelapor dan juga mengundang terlapor,”katanya.

Setelah itu berlanjut ke pembahasan kedua, akan ditentukan apakah ditidak lanjuti atau tidak, kalau ditindak lanjuti maka akan masuk ke pembahasan selanjutnya.

“Kemudian untuk jangka waktu pembahasan pertama kami diberi waktu lima hari. Lalu masuk ke pembahasan kedua. Inikan baru pembahasan pertama. Dipembahasan kedua itulah menentukan bahwa ada pidananya atau tidak,”ucapnya.

Terkait politik adu domba pasal 187 ayat 2
Di perbawaslu 5 tentang sentra Gakkumdu itu bahwa pihaknya mengumpulkan bukti-bukti, kemudian menentukan ada pidananya atau tidak.

Dipaparkannya, pasal 18 ayat 2 dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas pemilihan dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.

“Nanti dipembahasan kedua baru kita tentukan apakah masuk fitnah atau tidak. Untuk memastikan bahwa fitnah, adu domba atau tidak, harus undang ahlinya. Jadi intinya bahwa pembahasan pertama untuk membuat kajian kami dapat mengundang ahli jika di butuhkan,”paparnya.

Tambah dia, pembahasan pertama itu juga pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi dibawah sumpah.

“Jadi ada sumpahnya, supaya secara resmi kita sudah melakukan klarifikasi,”terangnya

Reporter : La Ode Suhardin

Menurutnya, pihaknya meminta agar kewenangan pemerintah daerah (Pemda) terkait pengawasan perairan di daerahnya dikembalikan.

Sebab saat ini ungkapnya, Pemda tidak lagi diberi kewenangan terhadap pengawasan laut lewat UU nomor 23 tahun 2014, dimana 0-12 mil menjadi kewenangan pihak Provinsi Sultra dan 12 mil keatas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Untuk kedepannya barangkali ini juga dapat menjadi catatan yang harus dibahas komisi 3 DPR RI. mudah-mudahan ada revisi yang bisa dilakukan. Sehingga keleluasaan terhadap otonomi dikembalikan kepada daerah,”ungkapnya.

Sementara itu  Wakil ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, kegiatan itu adalah yang diamanahkan konsitusi untuk anggota MPR agar dilakukan sosialisasi 4 pilar penguatan terhadap pancasila Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal ika.

“Mengapa di Wakatobi, karena Wakatobi ini masuk dalam 10 top destinasi wisata Nasional. Penting, karena di wilayah yang menjadi fokus pembangunan seperti Wakatobi, harus memiliki kekuatan ideologi masyarakatnya,”katanya saat ditemui usai sosialisasi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan agar kebudayaan daerah itu dapat terjaga. Terutama kekuatan masyarakatnya, dalam hal ini sumber daya manusia (sdm) nya.

“Kalau tidak, nanti Wakatobi maju tapi masyarakat atau budayanya keropos. Ini penting, bahwa saya juga telah menyampaikan kepada Bupati Wakatobi untuk menguatkan solidaritas masyarakat di daerahnya,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh sekira 300 orang lebih masyarakat daerah setempat yang berasal dari kelompok pemuda, tokoh masyarakat, organisasi/kelembagaan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati Wakatobi dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten Wakatobi.

Reporter : La Ode Suhardin

Ketgam : Sosialisasi – Suasana sosialisasi 4 pilar Kebangsaan yang digelar di Museum, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Kelurahan Mandati III, Sabtu, (12/9/2020).

Balon Bupati Wakatobi Arhawi mengatakan, dengan didapatkannya dukungan dari PKS saat ini pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari empat partai politik. Sebelumnya pasangan Halo mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat.

“Saya baru saja menerima surat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hari senin insha Allah saya juga akan menghadiri guna mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN),”jelasnya pada kendariaktual.com, Minggu (30/8/2020).

Selain itu ungkapnya, senin besok dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa juga akan diterimanya. Adapun untuk partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga akan memberikan rekomendasinya ke kita minggu depan.

Jika diakumulasi lanjutnya, total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partai politik (Parpol) yang akan mendukung pasangan halo berjumlah 16 kursi dari total 25 kursi di legislatif Kabupaten Wakatobi.

Adapun komposisi kursi partai yang secara resmi telah mengusung HALO di pilkada Wakatobi adalah Partai Golkar dengan 9 kursinya, Partai Demokrat 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi. Sementara Partai Hanura 2 kursi, PAN 2 kursi masih menunggu proses.

Reporter : La Ode Suhardin