Penyerahan LHP atas LKPD Kota Kendari tahun 2021 ini dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Sultra, Patrice Lumumba Sihombing, di aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kamis (2/6/2022).

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengakui pemeriksaan yang dilakukan BPK tahun ini cukup detail dan menguras energi, namun dia yakin semua ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan daerah semakin akuntabel.

“Menjadikan pengelolaan keuangan kita semakin bisa kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita pemerintah daerah terus bersungguh-sungguh tentu bersama DPRD masing-masing,” katanya mewakili para kepala daerah.

Menurut pasangan Siska Karina Imran ini, hasil pemeriksaan BPK merupakan hal penting bagi para kepala daerah karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat di akhir masa jabatannya.

Tentang catatan dari BPK, wali kota menegaskan akan dilakukan perbaikan sesuai waktu yang telah diberikan yakni 60 hari.

“Semuanya masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan dan tidak mempengaruhi opini penilaian keseluruhan,” pungkasnya.

Plh Kepala BPK Perwakilan Sultra, Patrice Lumumba Sihombing menjelaskan, kriteria pemberian opini BPK meliputi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dia menjelaskan pemeriksaan keuangan dilakukan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

“Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara atau daerah maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan investigatif,” tegasnya.

“Jadi enam kabupaten/kota yang kita undang hari ini opininya semua wajar tanpa pengecualian,” katanya.

Dia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, karena BPK akan terus melakukan monitoring dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan atas sejumlah catatan perbaikan yang harus dilakukan hingga 60 hari kedepan.

Selain Kota Kendari, opini WTP juga diberikan pada Kota Baubau, Kabupaten Muna, Wakatobi, Kolaka Timur, Muna Barat.

Penulis : Wahyu

Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel Sjarif Sajang mengatakan, pihaknya meminta jajarannya untuk bersiap jelang pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat ini.

“Target kita raih WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) seperti pada Tahun 2016 hingga 2018, ini juga menyangkut peforma penilaian kinerja kita,”jelasnya, pada kendariaktual.com, Senin (25/1/2021).

Diungkapkannya, Pemkab Konsel pernah meraih predikat WTP sebanyak tiga kali pada periode 2016 hingga 2018, ditahun 2019 pemkab Konsel gagal meraih prestasi tersebut. Untuk itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempersiapkan dokumen pengelolaan keruangan sebaik mungkin dalam menghadapi audit dengan melengkapi seluruh kebutuhan administrasi maupun fisik sesuai yang di butuhkan tim pemeriksa.

Mantan kepala dinas perhubungan Kota Kendari ini menuturkan, kuwalitas laporan tata kelola keuangan yang baik akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

“Februari atau Maret, tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan (tahun 2020) kita akan diperiksa BPK, mari bersama rapatkan barisan mempersiapkan audit ini,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh jajaranya untuk terus optimis mempertahankan dan meningkatkan raihan prestasi, dengan terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Reporter : Ari
Editor     : M Rasman Saputra

Piagam yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani itu diserahkan langsung oleh Kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Sultra, Arif Wibawa kepada Penjabat Sementara (PJS) Bupati Kabupaten Wakatobi, Aslaman Sadik.

Kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Sultra, Arif Wibawa mengatakan, yang menjadi indikator bahwa laporan keuangan itu nantinya yang akan dinyatakan bagus, dan temuannya sedikit.

“Kalau ada temuan-temuan, itu minor bukan mayor. Kalau mayor otomatis WDP, tapi kalau itu minor administratif dan tidak ada yang berpotensi frot, itu biasanya jarang kalau sudah dinyatakan WTP,”katanya, saat ditemui di kantor sekretariat daerah (setda) Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi, Jumat, (9/10/2020).

Selain Wakatobi, kata dia, yang meraih WTP berturut turut enam kali adalah Kota Kendari, Kota Baubau.

“Kalau sudah enam kali berturut-turut. Berarti sudah melaksanakan seluruh indikator itu sejak enam tahun yang lalu. Berarti pengelolaannya sudah bagus, harapan kita tinggal konsisten saja dari tahun ke tahun,”terangnya.

Hanya di tahun 2020 ini agak berbeda, lanjutnya, karena ada penanganan Covid-19.

“Covid-19 itu kan akun-akun baru, jangan sampai akun-akun itu tidak ada pengaturannya, juknisnya tidak jelas. Jangan sampai juga terlewat akirnya tidak ada pertanggung jawaban,”ucapnya.

Misalkan ada belanja untuk Covid-19 tapi tidak tepat sasaran. Hal-hal semacam itu yang agak berbeda dengan tahun anggaran 2019.

“Karena sebentar lagi sudah mau tutup tahun, akan diperiksa lagi, hendaknya teman-teman di Kabupaten Wakatobi ikut memitigasi lagi. Ini juga akun-akun Covid-19 itu banar-benar harus sesuai aturan, juknis dan sesuai tuntutan,”paparnya.

PJS Bupati Kabupaten Wakatobi, Aslaman Sadik mengungkapkan jika laporan keuangan sudah bagus, namun harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga diharapkan, kedepan mudah-mudahan dapat diraih lagi untuk yang ketujuh kalinya.

“Jadi pengelolaan anggaran itu harus akuntabel dan transparan, agar kendala-kendala yang masih ada sedikit bisa kita benahi. Supaya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggaran, tahun depan bisa lebih baik dan tidak ada lagi temuan-temuan, agar dapat kembali meraih WTP yang ketujuh kalinya,”tuturnya.

Reporter  : La Ode Suhardin

Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa mengatakan, penghargaan WTP akan berdampak terhadap penambahan Dana Investasi Daerah (DID) Kota Kendari beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2019 DID Kota Kendari berjumlah Rp 32,36 miliar dan di tahun 2020 ini meningkat menjadi Rp 43,87 miliar sehingga terdapat kenaikan sekitar Rp 11,5 miliar dan tentunya di tahun 2021 semakin meningkat lagi,” katanya.

Menurutnya penambahan ini bisa digunakan untuk membangun Kota Kendari, apalagi tingkat kemandirian Kota Kendari terhadap pemerintah pusat sebelum covid sebesar 20,59 persen di bawah Pemda Sultra sebesar 35 persen.

Dia juga menyarankan pada Pemkot, agar dana transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk program pemerintah Kota dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Kita sarankan pada Pemerintah Kota bahwa terkait dengan dana transfer dari pusat baik itu DID, kemudian DAK fisik, kemudian dana kelurahan hendaknya bisa untuk mensupport penerimaan atau PAD sehingga saat membuat pembangunan, pembangunan ini bisa mendapat potensi penambahan PAD,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, tahun 2020 ini tantangan yang dihadapi Pemerintah pusat dan daerah sama yaitu, penggunaan dana Covid yang harus cepat dilaksanakan namun ada resiko salah sasaran. Dia meminta pengelolaan dana refokusing ini harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung Pemkot Kendari sehingga bisa meraih WTP selama 6 tahun berturut-turut.

“Ini untuk meraihnya butuh kerja keras, butuh koordinasi, butuh soliditas dari seluruh jajaran di pemerintah Kota Kendari. Ini adalah kerja keras bersama, semua stakeholder di Kota Kendari tak hanya Pemerintah tapi juga DPRD Kota Kendari dan dukungan pihak eksternal,” jelasnya.

Tentang respon dan saran dari Ditjen Perbendaharaan Wali Kota Kendari mengaku rekomendasi dan catatan dari BPK akan ditindak lanjuti.

Wali kota juga menambahkan, untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemkot Kendari perlahan mulai menggunakan aplikasi dan mulai mengubah sistem dari manual ke digital atau elektronifikasi. Ini juga sangat membantu melakukan tracing terhadap dokumen dan data.

Dari 17 kabupaten/ Kota dan Pemda Sultra Kota Kendari yang pertama mendapat Penghargaan ini.

Reporter  : Jamal