Tidak itu saja, tarif angkutan udara pun ikut menyumbang penyebab inflasi seiring dengan kenaikan harga avtur. Ini diungkapkan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sultra, Adik Afrinaldi.

Dia menuturkan, pada Desember 2022 Sultra mengalami inflasi sebesar 0,75 %, angka itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,34 %, serta lebih tinggi dari inflasi nasional yakni 0,22 %. Capaian inflasi bulanan tersebut menyebabkan inflasi tahunan Sultra pada Desember 2022 tercatat sebesar 7,39 persen.

“Angka itu menjadikan Sultra sebagai provinsi dengan realisasi inflasi tertinggi kedua senasional setelah Provinsi Sumatra Barat,” ungkapnya di kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) Selasa (31/1/2023).

Dia menambahkan, inflasi pada periode laporan didorong oleh peningkatan harga tarif angkatan udara dan beras seiring dengan peningkatan permintaan. Disisi lain, kondisi cuaca yang kurang baik, turut mendorong penurunan pasokan beberapa komoditas. Diantaranya, ikan dan hortikultura yang rentan seperti tomat.

“Kenaikan harga LPG non subsidi 5,5 KG dan 12 KG pun ikut sumbang inflasi Sultra dampak dari naiknya harga minyak dunia dan kebijakan Pertamina,” terangnya.

Berdasarkan data yang ada, terang Adik, jika diurutkan penyumbang inflasi terbesar ialah pertama kelompok transportasi, kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau, dan terakhir kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar.

Reporter : Nurul
Editor      : Rasman

“Memiliki keindahan alam yang indah terutama bawah lautnya, untuk itu kita berupaya agar Wakatobi ini bisa menjadi destinasi quality tourism,” ungkap Kepala KPwBI Sultra, Doni Septadijaya pada webinar dengan tema Wakatobi Wave, Kamis (10/11/2022).

Dia, mengatakan, pariwisata memiliki nilai tinggi di perekonomian baik daerah maupun nasional, dan memiliki keterkaitan dengan perekonomian lain seperti, transportas, akomodasi, makanan dan minuman. Selain itu pariwisata yang tumbuh dengan baik juga memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri ekonomi kreatif.

“Sehingga peningkatan pariwisata menjadi suatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kebijakan baik daerah maupun pusat,” ungkapnya.

Adanya pandemi covid-19 kata Doni, sangat berdampak buruk bagi destinasi pariwisata, termasuk Wakatobi. Bahkan dampaknya saat ini masih sangat terasa.

“Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat dan juga pemerintah agar membangkitkan kembali sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing,” tutur dia.

Pihaknya melihat, potensi yang dimiliki Wakatobi sangatlah besar, tidak hanya bagi Sultra saja tetapi juga secara nasional. Dimana, Wakatobi 95 persen wilayahnya adalah taman laut nasional.

Wali Kota Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, peningkatan pariwisata khususnya di Wakatobi haruslah dilakukan secara sinergis dan terintegrasi, agar terwujud Wakatobi sebagai destinasi yang inklusif serta berkelanjutan.

“Terkait itu kita perlu mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan yang adaptif, inovatif dan kolaboratif,” terangnya.

Hadir pula di acara tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, Kirana Larasati yakni Artis sekaligus scuba instructor serta beberapa tokoh lainnya.

Reporter : Nurul
Editor       : Rasman

Kepala KPwBI Sultra, Doni Septadijaya, mengatakan, inflasi pada Juli 2022 ini dipicu oleh tarif angkutan udara dan harga bawang merah disusul ikan layang, ikan kembung serta bahan bakar rumah tangga.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, kenaikan tarif angkutan udara terutama untuk tarif antar provinsi dipicu oleh kenaikan harga avtur dan penyesuaian tarif pajak bandara ditengah permintaan yang tinggi selama periode liburan idul adha.

“Sedangkan, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dipicu penyesuaian harga elpiji non subsidi ukuran lima dan 12 kg yang diakibatkan kenaikan harga gas dunia,” tuturnya di Bincang Bareng Media (BBM), Jumat (12/8/2022).

Selain itu terang Doni, masih tingginya curah hujan pada bulan Juli juga menyebabkan beberapa komoditas sayuran seperti bawang merah memicu kenaikan harga lebih lanjut. Meski demikian, inflasi pada bulan laporan tertahan oleh membaiknya pasokan minyak goreng seiring realisasi perdagangan dengan mitra distributor yang berasal dari luar Sultra.

“Hal tersebut berdampak pada normalisasi harga minyak goreng yang terus berlanjut,” pungkasnya.

Reporter : Nurul
Editor     : Rasman

Plt. Kepala KPwBI Sultra, Doni Septadijaya, memutuskan, hal tersebut dilakukan berdasarkan Keppres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan Digitalisasi Daerah dan
Permendagri No. 56 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Dimana dalam rangka mengoptimalisasi PAD dan akuntabilitas transaksi keuangan, seluruh daerah diminta melakukan elektronifikasi pada kanal pendapatan maupun belanja daerah.

“Saat ini telah terbentuk TP2DD di seluruh Pemda di Sultra yang terdiri dari 17 TP2DD Kab/Kota dan satu TP2DD
Provinsi,” paparnya.

Dia menjelaskan, hadirnya TP2DD adalah untuk mewujudkan transparansi transaksi, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang
bermuara pada peningkatan pendapatan daerah.

Rakor dihadiri oleh sekda, pejabat dan tim teknis dari masing-masing TP2DD di 17 Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mewakili Sekda Sultra, Plh. Sekda Provinsi, Drs. Suharno, M.TP menyampaikan pesan gubernur agar bersama-sama memajukan Sultra melalui perluasan ekosistem keuangan digital di Sultra utamanya melalui TP2DD dengan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai utamanya dalam hal Pajak, Retribusi, dan PAD lainnya.

Sementara itu, Kasub Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri, Andri Hikmat, mengatakan, tingginya potensi peningkatan PAD melalui elektronifikasi kanal pembayaran pajak, retribusi, dan PAD lainnya.

Namun, sebelumnya terdapat lima hal yang harus dimiliki Pemda dalam mendukung keberhasilan elektronifikasi di daerah yaitu, regulasi, komitmen, konsistensi, SDM dan struktur organisasi, e) sarana dan prasarana.

“Perluasan elektronifikasi kanal pembayaran untuk pajak, retribusi, dan PAD lainnya akan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah,” tuturnya.

Dia menambahkan, melalui elektronifikasi pembayaran, masyarakat jauh lebih dimudahkan dalam membayar retribusi maupun pajak, sementara dari sisi pemda dapat lebih meningkatkan akuntabilitas keuangan.

“Kita berharap, melalui rapat ini dapat memberikan leverage untuk mendorong inovasi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Penda (ETP) di masing – masing daerah,” tutupnya.

Reporter : Nurul
Editor      : Rasman