PSulawesi Tenggara (Sultra) hari ini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, kita sedang menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh masifnya industrialisasi dan pertambangan. Namun, di sisi lain, “harga” yang harus dibayar oleh alam kita semakin tak tertanggungkan. Di tengah hiruk-pikuk alat berat dan hilirisasi, ada jeritan sunyi dari ekosistem pesisir kita: mangrove, lamun, dan terumbu karang.
Ketiga ekosistem ini bukanlah entitas terpisah. Mereka adalah “trinitas” penjaga keseimbangan laut Sulawesi Tenggara. Mangrove berfungsi sebagai penyaring limbah dan benteng dari abrasi; padang lamun menjadi tempat asuhan (nursery ground) berbagai biota laut dan penyerap karbon yang efisien; sementara terumbu karang adalah pusat biodiversitas sekaligus “kantor” bagi ribuan spesies ikan.
Sayangnya, dalam narasi pembangunan yang sering kita dengar, ketiga ekosistem ini kerap dianggap sebagai “lahan tidur” yang siap dikonversi.
Ancaman di Balik Sedimentasi dan Reklamasi
Di banyak titik di pesisir Sultra, eksploitasi sumber daya alam telah melampaui batas daya dukung lingkungan. Dampak paling nyata adalah sedimentasi. Aktivitas tambang di daratan, jika tidak dikelola dengan sistem drainase yang ketat, akan membawa lumpur dan limbah tambang ke muara sungai hingga mencapai laut.
Ketika lumpur menutupi terumbu karang, mereka “mati suri” karena tidak bisa berfotosintesis. Ketika padang lamun terkubur sedimen, rantai makanan laut terputus. Kita mungkin bisa membangun jalan tol atau pabrik pengolahan nikel, tetapi bisakah kita membangun kembali ekosistem yang butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk terbentuk secara alami? Tentu tidak.
Selain itu, pesisir kita kini menghadapi ancaman reklamasi yang masif. Pembangunan infrastruktur pesisir yang tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang jujur, seringkali mengabaikan fungsi ekologis kawasan tersebut. Hasilnya? Banjir rob yang kian meninggi dan tangkapan nelayan tradisional yang terus merosot.
Mengapa Kita Harus Peduli?
Bagi sebagian pengambil kebijakan, ekosistem pesisir mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik. Namun, bagi masyarakat pesisir di Sultra, ini adalah soal keberlanjutan hidup. Ketika ekosistem rusak, kedaulatan pangan kita terancam. Nelayan harus melaut lebih jauh, biaya operasional membengkak, dan akhirnya, kemiskinan di wilayah pesisir menjadi lingkaran setan yang sulit diputus
Selain aspek ekonomi, ada aspek mitigasi bencana. Sulawesi Tenggara adalah wilayah kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Mangrove dan terumbu karang yang sehat adalah “tembok pelindung” alami yang jauh lebih murah dan efektif daripada tembok beton untuk meredam gelombang ekstrem. Menghancurkannya sama saja dengan membuka pintu bagi bencana di masa depan.
Menagih Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Kita tidak menolak investasi atau pembangunan. Namun, investasi yang memiskinkan masa depan anak cucu adalah investasi yang salah arah. Ada beberapa langkah mendesak yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan:
1. Audit Lingkungan Ketat: Melakukan audit berkala terhadap perusahaan tambang dan pengembang yang beroperasi di wilayah pesisir. Tidak ada kompromi bagi pelanggar aturan pembuangan limbah.
2. Penegakan Tata Ruang: Zonasi wilayah pesisir harus dipatuhi dengan tegas. Kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang harus menjadi zona “merah” yang tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan industri.
3. Restorasi Berbasis Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pemulihan ekosistem. Mereka adalah penjaga terdepan yang paling paham kondisi lapangan.
4. Blue Economy (Ekonomi Biru): Menggeser orientasi pembangunan dari ekstraksi murni menuju pemanfaatan berkelanjutan yang mengedepankan kesehatan ekosistem laut.
Sulawesi Tenggara dikaruniai kekayaan laut yang luar biasa. Jangan sampai kekayaan ini hanya kita wariskan berupa lubang tambang dan garis pantai yang mati. Pilihan ada di tangan kita hari ini: terus mengejar pertumbuhan jangka pendek yang destruktif, atau memilih jalan pembangunan yang bijak, di mana kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan kelestarian ekosistem pesisir.
Alam tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tetapi manusialah yang sangat membutuhkan alam. Sudah saatnya kita berhenti menganggap pesisir sebagai halaman belakang, dan mulai memperlakukannya sebagai beranda depan masa depan Sultra.
Penulis : Akbar Bahar (Mahasiswa Prodi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah PPs UHO)
