Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Djamudin ini, berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Wakatobi, Selasa (6/12/2022).

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Djamudin menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan pelatihan ini di Kabupaten Wakatobi.

“Wakatobi merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di sini, utamanya sajian kuliner,” ujarnya.

Menurutnya Kabupaten Wakatobi memiliki aneka kuliner khas yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

Dia berharap dengan pelatihan ini, pelaku usaha di Wakatobi bisa membuat inovasi dalam membuat dan menyajikan kuliner.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan Sri Resqina. S.Ip, M.Si, menjelaskan, kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 6-8 Desember dan diikuti 40 peserta dari pelaku sub sektor kuliner seperti, pemilik restoran, rumah makan dan komunitas kuliner di Kabupaten Wakatobi.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha jasa kuliner dalam melakukan inovasi yang kreatif dan meningkatkan higienitas sajian kulinernya untuk lebih berkualitas dan bernilai jual,” jelasnya.

Dia berharap, pelatihan kali ini mampu memberikan tambahan ilmu, informasi serta motivasi kepada peserta yang hadir untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang pengembangan serta inovasi kuliner bagi Kabupaten Wakatobi, tanpa mengabaikan betapa pentingnya menjaga tingkat kebersihan dalam memilih bahan baku makanan hingga akhir penyajiannya.

Menurutnya, kebersihan berdampak besar bagi manusia, sehinga dia berharap kepada pelaku usaha kuliner untuk memperhatikan kualitas kebersihan makanan yang dijajakan dan disajikan bagi wisatawan ataupun pengunjung yang singgah di Kabupaten Wakatobi. Hingga nantinya kenangan akan kuliner Wakatobi dengan rasa nikmat serta tingkat kehigeinitasannya yang baik dan benar, mampu membuat rasa rindu bagi siapapun untuk kembali berkunjung ke Wakatobi.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Laboratorium Dapur Program Studi Manajemen Tata Boga Politeknik Pariwisata Makassar, Jurusan Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari dan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo.

Selain mendapatkan sejumlah materi, diskusi dan tanya jawab, para peserta juga melakukan praktik langsung yang tentunya dipandu oleh para pemateri yang sudah berpengalaman.

Penulis: Wahyu

Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari Abdul Rifai mengatakan, Potensi yang telah dikembangkan menjadi suatu destinasi atau daya tarik wisata hendaknya terus diberikan pembinaan dan keterampilan mengenai sistem manajemen pengelolaan sebuah destinasi wisata.

“Kami berharap potensi pariwisata yang ada terus digali, dikembangkan dan dijaga, baik potensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia,”jelasnya, di ila Arta Graha, Jumat (29/10/2020).

Diungkapkaanya, upaya menjaga potensi pariwisata secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh insan pariwisata, baik masyarakat, pengusaha pariwisata menjadi program pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pengembangan wisata di daerah ini.

Rifai menuturkan, para pengelola pariwisata di Kota Kendari harus lebih memahami karakteristik wilayahnya untuk mengambangkan suatu destinasi lebih baik lagi.

“Paling sedikit tiga perspektif yang dapat dikenali dari destinasi wisata yaitu, pertama wilayah geografik tertentu yang menjadi objek kunjungan bersifat temporer, kedua aktifitas ekonomi dan ketiga psychographical, “tuturnya.

Reporter : Rezky

Oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Pulau Bokori ditutup sejak Maret 2020, menyusul wabah virus corona atau Covid-19, yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Sultra.

Menurut Wahab, sejak ditutupnya kawasan tersebut. Ia dan rekan-rekannya sesama papalimbang, terpaksa harus bekerja serabutan demi menyambung hidup.  Mulai dari bekerja sebagai buruh bangunan, hingga kembali melaut meski ditengah cuaca buruk.

“Bagaimana lagi Bokori sudah ditutup, kalau tidak ada tamu kita tidak dapat uang. Apalagi ini sudah berlangsung sejak Maret,” kata Wahab kepada awak media ini, saat ditemui di desa Bajoe, Rabu (5/8/2020).

Meraup rupiah disektor pariwisata, membuat Wahab dan rekan-rekannya tak dapat berbuat banyak. Harapan agar kawasan itu segera di buka pun sirna, tatkala pemerintah hingga kini tak kunjung memberikan kepastian.

Padahal Pemprov Sultra, telah membuka kembali sejumlah tempat wisata di Sultra, seperti Pantai Toronipa yang ada di daerah itu. Tapi Pulau Bokori, juga tak kunjung dibuka sampai waktu yang belum ditentukan. Warga pun bereaksi dengan sikap pemerintah.

“Pantai Toronipa sudah di buka, minggu kemarin itu pengunjung padat sekali. Tapi Bokori sampai sekarang masih ditutup, kami bingung ada apa sebenarnya dengan Bokori,” tanyanya.

Sama halnya dengan Wahab, Taarupi (54) warga desa Leppe yang juga berprofesi sebagai papalimbang, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia bahkan harus bekerja sebagai kuli untuk membuat dapur rumahnya tetap mengepul.

“Untuk sekarang kita menganggur semua pak, sesekali kalau ada panggilan sebagai kuli kita kerja. Biar anak dan istri bisa tetap makan,” katanya.

Taarupi mengaku, sejak Pantai Toronipa di buka, sejumlah wisatawan sempat berkunjung di Pulau Bokori. Akan tetapi, terpaksa harus pulang kembali lantaran mendapat larangan dari pengelola Pulau.

“Kemarin itu ada tamu (Wisatawan), ada sekitar 200 orang lebih. Kita ini sudah senang, panggil teman-teman yang lain untuk mengangkut mereka. Tapi sampai di Pulau malah disuruh pulang, katanya masih ditutup,” ungkapnya.

Kekecewaan pun bertambah, mana kala Pantai Toronipa justru di buka dan dipadati ribuan wisatawan. Sedangkan, sambungnya, Pulau Bokori tempat warga setempat menggantungkan hidup tak kunjung dibuka tanpa alasan yang jelas.

“Pendapatan kami dari sini, kami hidup dari sini. Toronipa sudah di buka, sedangkan di sini belum. Katanya warga di Pantai Toronipa menangis-menangis minta di buka, kalau hanya itu kami juga mau menangis biar Bokori di buka,” ujarnya.

Atas hal itu, puluhan papalimbang mendatangi Pulau Bokori, untuk melakukan demo ke pengelola pulau dalam hal ini petugas dari Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra.

Demo tersebut sebagai bentuk protes atas penutupan Pulau, yang hingga saat ini dilakukan oleh pemerintah. Dengan membawa spanduk bertuliskan “Buka Pulau Bokori” mereka menyuarakan protes dan reaksinya.

Wahab yang memimpin rekan-rekannya berunjuk rasa, meminta kejelasan kepada pengelola tentang kepastian dibukanya kembali kawasan itu.

“Ada apa dengan Bokori pak? Kenapa belum di buka juga. Kalau tidak kami tidak tahu apa yang akan terjadi sama keluarga kami, sudah hampir 5 bulan kami menderita pak,” teriak Wahab mewakili aspirasi rekan-rekannya.

Meski tak mendapat tanggapan dari pihak pengelola, Wahab dan rekan-rekannya tak pantang aral untuk mendesak dibukanya pulau tersebut.

“Pak hidup kami bertanggung di sini pak, kasian anak dan istri kami butuh makan, tolong sampaikan ke pak Gubernur agar Bokori segera di buka,” pintanya.

Menurut Wahab, sebelum adanya pandemi Covid-19 dan penutupan kawasan Pulau Bokori. Perharinya ia bisa meraup rupiah Rp500 ribu hingga Rp1 juta perharinya.

“Itu kalau pengunjung sedang ramai-ramainya, kita bisa dapat uang lumayan banyak. Tapi sekarang semenjak di tutup, jangankan Rp500 ribu, nol rupiah pak sekarang,” keluh Wahab.

Ditengah ketidakpastian nasib para papalimbang, beredar isu Pulau Bokori telah dipihak ketigakan. Oleh Pemprov Sultra, Bokori telah diserahkan ke pihak Asing, untuk dikelola.

Isu itu pun bahkan telah sampai ketelinga masyarakat setempat. Wahab, juga mengakui hal itu.

“Kita juga dapat kabar seperti itu pak, katanya ada investor yang mau masuk. Orang China. Dan Pulau B yang ada dibelakang itu katanya sudah dijual, dan Pulau A ini juga sebentar lagi akan dijual,” kata Wahab.

Dengan serentak, aksi penolakan pun dilakukan oleh para papalimbang yang menggantungkan hidupnya di Bokori. Mereka tak ingin pengelolaan Pulau yang dibenahi pada kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata itu jatuh ke tangan asing.

“Kami tidak setuju kalau ada investor yang akan masuk, kalau sampai di kelola sama investor asing. Kami harus bagaimana, karena kami bergantung hidup di sini,” ujarnya.

Wahab mengaku, bila Pulau Bokori benar-benar jatuh ketangan asing, maka ada puluhan bahkan ratusan Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di kecamatan Soropia yang akan terkena dampaknya, utamanya dampak ekonomi.

Ia menyebutkan, ada tujuh desa yang mayoritas warga menggantungkan hidup sebagai penyedia jasa penyeberangan ke Pulau Bokori.

Seperti warga di desa Leppe, Desa Bokori, Desa Bajo Indah, Desa Sorue Jaya, Desa Tapulaga,  Desa Mekar, serta Desa Bajoe Samajaya.

Sementara itu, hingga saat ini pihak Pemprov Sultra dalam hal ini Plt Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra, I Gede Panca saat coba dikonfirmasi terkait adanya dugaan Pulau Bokori yang akan dipihak ketigakan kepihak asing, belum dapat dihubungi.

Reporter: Hady Suryadi