Pelabuhan Ferry Kendari merupakan salah satu simpul transportasi penting di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghubungkan mobilitas barang dan penumpang antarwilayah. Aktivitas distribusi logistik melalui pelabuhan ini terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya sektor perdagangan, industri, pertanian, dan pertambangan. Namun, di balik meningkatnya aktivitas tersebut, masih terdapat persoalan yang memerlukan perhatian serius, yaitu lemahnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas menuju maupun keluar dari kawasan pelabuhan.
Salah satu bentuk pengawasan yang hingga kini masih terbatas adalah pemeriksaan terhadap muatan kendaraan. Tidak sedikit kendaraan angkutan barang yang berpotensi mengangkut beban melebihi kapasitas yang diizinkan (over dimension over loading/ODOL). Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga menjadi penyebab utama kerusakan jalan, meningkatnya biaya pemeliharaan infrastruktur, tingginya risiko kecelakaan lalu lintas, serta menurunnya efisiensi sistem logistik.
Kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berlebih telah menjadi masalah nasional. Pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk memperbaiki jalan yang rusak lebih cepat dari umur rencana. Padahal, kerusakan tersebut sebenarnya dapat diminimalkan apabila pengawasan terhadap beban kendaraan dilakukan secara konsisten.
Dalam konteks Pelabuhan Ferry Kendari, keberadaan jembatan timbang menjadi salah satu solusi yang layak dipertimbangkan. Jembatan timbang tidak hanya berfungsi untuk mengetahui berat kendaraan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian lalu lintas angkutan barang, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus melindungi infrastruktur jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perkotaan maupun daerah hinterland.
Keberadaan fasilitas ini juga akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pemerintah memperoleh data pergerakan logistik yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan transportasi. Operator pelabuhan dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena arus kendaraan menjadi lebih tertib. Pelaku usaha logistik memperoleh kepastian aturan sehingga tercipta persaingan usaha yang lebih adil. Masyarakat pun mendapatkan manfaat berupa keselamatan berkendara yang lebih baik dan kondisi jalan yang lebih terjaga.
Namun demikian, pembangunan jembatan timbang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa lalu lintas kendaraan semakin padat. Keputusan tersebut harus didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang komprehensif. Beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi volume kendaraan angkutan barang, jenis komoditas yang diangkut, kapasitas muatan kendaraan, pola distribusi logistik, tingkat pelanggaran terhadap ketentuan muatan, serta proyeksi pertumbuhan aktivitas pelabuhan pada masa mendatang.
Selain itu, pemilihan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek teknis dan operasional agar tidak menimbulkan kemacetan maupun menghambat aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan. Integrasi dengan sistem digital dan teknologi penimbangan modern juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendukung penerapan transportasi yang cerdas.
Pemerintah Indonesia sendiri terus mendorong penanganan kendaraan ODOL melalui berbagai kebijakan nasional. Upaya tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur pengawasan yang memadai di daerah, terutama pada kawasan strategis yang menjadi pusat distribusi barang. Pelabuhan Ferry Kendari memiliki posisi yang strategis sehingga sudah selayaknya dipersiapkan sebagai bagian dari sistem pengawasan angkutan barang yang modern.
Pada akhirnya, pembangunan jembatan timbang bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha angkutan, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan, meningkatkan keselamatan transportasi, memperkuat tata kelola logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kajian mengenai kebutuhan jembatan timbang di kawasan Pelabuhan Ferry Kendari diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang tepat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis Alvian Lamuda (Mahasiswa Prodi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah PPs UHO)
