oleh

Masyarakat Sultra Tuntut Jokowi Tuntaskan Permasalahan di Bumi Anoa

KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Masyarakat yang tergabung Fornt Rakyat Sultra Bersatu(FORSUB), gelar aksi unjuk rasa menyambut kedatangan presiden RI Joko Widodo di beberapa titik di kota kendari, Kamis (22/10/2020).

Dalam aksinya, massa menuntut presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan PERPPU pencabutan UU cipta kerja yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, selain itu mereka juga menuntut presiden juga untuk menyelesaikan konflik-konflik Agraria terkhusus di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kordinator Lapangan (korlap) Forsub, Andi mengatakan,pihaknya meminta presiden agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Sultra dan segera mengusut tuntas kasus penembakan mahasiswa Randi dan Yusuf september tahun lalu.

“Kami tidak melarang ketika bapak presiden Joko Widodo berkunjung ke Sultra ini, kami setuju bapak Joko Widodo berkunjung ke sini dengan agenda kunjungan kerja tapi, kami meminta kepada bapak presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi problem-problem yang ada di negeri ini, khususnya di Sultra,” jelasnya, dalam orasinya di perempatan pasar Baru kendari. Kamis (22/10/2020).

Khsusus untuk kasus Randi dan Yusuf ungkapnya, presiden Joko Widodo bisa menindak lanjuti persoalan ini. Sehingga pelaku yang melakukan penembakan bisa diberikan hukuman setimpal dan sesuai hukum yang berlaku dinegara ini.

Adapun untuk undang-undang cipta kerja tuturnya, penolakan terjadi sebab aturan yang dikeluarkan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi Joko Widodo sebagai presiden RI bisa melihat apa yang menjadi alasan masyarakat menolak undang-undang cipta karya ini.

“Kemudian jika kita melihat data KPA bahwa konflik-konflik agraria di Sultra itu semakin meningkat seperti contoh yang baru saja terjadi di Wawonii kemarin kasus antara masyarakat dan perusahaan,”tuturnya.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh beberapa lembaga kemahasiswaan, serikat tani, masyarakat sipil maupun organisasi buruh yang tergabung dalam Fornt Rakyat Sultra Bersatu (FORSUB)  ini menilai bahwa selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin lebih banyak hal negatif dari pada hal positif. Hal ini dapat dilihat dari sisi penegakan hukum dan demokrasi yang mengalami kemunduruan.

Reporter : Erviana Hasan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *