Andi Sumangerukka mengatakan, jalan poros Alangga – Tinanggea ini merupakan jalan yang sering digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu harus sesegera mungkin dibenahi jalannya.

“Karena jalan ini banyak dilalui oleh masyarakat jadi saya minta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan ini, “jelasnya, Rabu (5/3/2025).

Sementara itu Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Sultra Pahri Yamsul mengungkapkan, kerusakan jalan poros Alangga – Tinanggea ini sekitar 6 KM.

Akan tetapi katanya, anggaran yang tersedia untuk tahun ini hanyak Rp 5,8 Milliar dan bisa membenahi kerusakan jalan sepanjang 2 KM.

“Anggaran yang tersedia saat ini Rp 5,8 Milliar jadi yang bisa diaspal tahun ini hanya berkisar 2 KM. Adapun selebihnya akan kita benahi dengan menggunakan grader,”ungkapnya.

Namun begitu Pahri menukaskan, jika alokasi anggaran ada maka pihaknya akan segera menuntaskan perbaikan jalan poros Alangga – Tinanggea.

Reporter : Intan
Editor      : Rasman

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan,  program makan siang gratis ini akan berdampak positif pada pertumbuhan UMKM dan Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa dan sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Kalau program makan siang bergizi gratis ini berjalan maka dengan sendirinya UMKM akan tumbuh,”jelasnya pada kendariaktual.com, Rabu (6/11/2024).

Bahtra mencontohkan, kebutuhan bahan pangan seperti telur, daging, susu, dan sayuran dalam jumlah besar akan mendorong peningkatan produksi lokal.

“Kan butuh sayur, berarti ada lahannya harus di siapkan, nah kalau sayurnya di ambil dari produksi lokal maka UMKM dengan sendirinya akan tumbuh,” tambahnya.

Diungkapkan politisi Partai Gerindra ini, SSultramerupakan daerah kaya akan sumber daya laut.  Jadi potensi perikanan Sultra sangat besar dan memiliki jilai tambah untuk program makan gratis.

“Kami berharap Pemerintah daerah bisa memfasilitasi para pelaku UMKM agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam program ini. Misalnya, dengan menyediakan lahan pertanian, cold storage, dan dukungan permodalan,”terangnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyatakan, pihaknya menyambut baik program ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo atas inisiatifnya.

“Disini lain juga, tentu atas nama para siswa kami juga menyampaikan terima kasih karena dengan asupan makan tentu itu akan menambah nutrisi Tumbuh kembang anak-anak kita, para pelajar Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara semakin cemerlang,” ungkap Andap.

Reporter : M3
Editor.     : Wahyu

Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat memgapresiasi atas inisiatif Dinas Pendidikan dalam melestarikan tenun.

““Mari kita satukan hati dan pikiran, kita teguhkan komitmen kita, jangan pernah lelah untuk melakukan langkah dalam rangka pelestarian budaya, khususnya budaya di Sulawesi Tenggara,”jelasnya, Senin (4/11/2024).

Pj Gubernur menambahkan, pihaknya juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Yusmin mengungkapkan,  pihaknya telah menginisiasi program produksi seragam sekolah karya siswa SMK.

“Presiden bicara tentang baju seragam, saya sudah perintahkan bagaimana saya sampaikan kepada guru-guru untuk tahun 2025 dengan kita sudah menentukan anggaran untuk semua sekolah wajib hukumnya menjahit baju seragam di SMK,”tuturnya.

Yusmin menambahkan, setiap siswa akan mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.500.000 hingga Rp1.750.000 yang dapat digunakan untuk membeli bahan tenun untuk seragam sekolah.

“Dinas Pendidikan akan memberikan bahan tenun secara gratis,” tegasnya.

Ditukaskannya, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tenun sebagai warisan budaya dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk tenun lokal.

Reporter : M3
Editor.     : Rasman

Hal ini disampaikan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto saat Rakor kesiapan idul Fitri 1445 H. Rabu (27/03/2024).

Menurut Andap, ASN lingkup Pemprov Sultra agar dapat mempedomani dan mengimplementasikan dengan baik Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024, serta Jukrah Pj Gubernur mengenai langkah antisipasi cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri.

“Pulang mudik tidak terlambat, tinggalkan kantor dan rumah dinas dalam kondisi aman, tunaikan zakat bagi yang belum, tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti flexing dan sebagainya,

Kemudian tidak melakukan tindak pidana dan perbuatan melanggar hukum, agar memperhatikan keamanan dan ketertiban saat berkendara, mengucapkan keselamatan, serta melapor apabila terjadi kedaruratan.

“Dan yang paling utama selesaikan tugas-tugas yang limitasi waktunya telah ditentukan,” kata mantan Kapolda Sultra ini.

Selain itu, Pj Gubernur juga menginstruksikan para Kepala Perangkat Daerahnya untuk memperhatikan dan siap amankan lingkungan kantor menjelang, pada saat dan pasca Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

“Susun jadwal piket Petugas, cek kesiapan Petugas, sterilisasi ruangan pada hari terakhir kerja, setelah steril beri segel penanda telah diperiksa keamanannya, terapkan _one gate system_ sehingga mudahkan fungsi kontrol, lakukan kontrol keliling area lingkungan kantor, intens koordinasi dengan TNI/Polri, antisipasi berbagai situasi _unpredictable_ seperti korslet listrik, dan lain sebagainya” tegasnya.

Terakhir, Pj Gubernur menekankan agar tidak ada kasus menonjol yang berpotensi menjadi _trending topic_ nasional oleh Jajaran Pemprov Sultra.

“Diharapkan tidak ada kasus menonjol, viral negatif, yang berpotensi menjadi _trending topic_ nasional. Ingat di setiap individu setiap aparatur, melekat citra Pemprov Sultra, jaga marwahnya,” tutupnya.

Reporter : Intan
Editor      : Rasman

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Asrun Lio mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pengecekan ke bulog terkait stok beras yang ada si Sultra. Hasilnya stok aman hingga Idul Fitri.

Untuk itu kata Asrun, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak panik dengan kondisi saat ini karena stok beras sangat mencukupi untuk masyarakat.

“Stok beras saat ini saya pastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran nanti,”jelasnya pada kendariaktual.com, Sabtu (2/3/2024).

Asrun menuturkan, saat ini Pemprov Sultra tengah berupaya menekan lonjakan harga beras dipasaran dengan melakukan operasi pasar murah.

Harapannya dengan pasar murah ini lanjut mantan Kadis Dikbud Sultra, akan bisa menekan harga beras yang terjadi dipasaran.

“Dalam pasar murah kami menggandeng beberapa distributor sembako. Harapan kami hal ini bisa membantu masyarakat mendapatkan pangan murah,”tuturnya.

Reporter  : Erviana 
Editor       : Rasman

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio mengatakan, saat ini pihaknya sudah menurunkan satgas pangan untuk mengecek kebenaran informasi harga beras di Kabupaten Wakatobi menembus Rp 1 Juta / karung 50 kg.

“Satgas sudah kami turunkan untuk melakukan investigasi.  Insya allah penyebab harga naik seperti itu akan segera kita ketahui,”jelasnya pada kendariaktual.com, Rabu (29/2/2024).

Asrun menuturkan, dugaan awal dari Pemprov Sultra penyeban naiknya harga beras hingga Rp 1 juta / karung 50 kg disebabkan adanya oknum spekulan yang melakukan penimbunan stok beras.

Untuk itu lanjutnya, jika dugaan awal ini benar maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penimbunan tersebut.

“Kami akan menindak lanjuti dugaan awal ini. Kalau benar ada temuan dilapangan harus ditindak tegas,”tuturnya.

Reporter : Intan
Editor      : Rasman

Pejabat  (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan, rilis akhir tahun ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik sekaligus jadi momen yang tepat untuk mengukur capaian kinerja dan ungkapan rasa syukur atas semua yang telah berhasil dicapai.

Selain itu ungkapnya, Rilis akhir tahun Pemprov Sultra 2023 ini, difokuskan kepada hasil dari kebijakan dan langkah strategis terhadap pemenuhan 5 (lima) bidang kesejahteraan rakyat meliputi pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat.

“Pertama, sandang, pangan, papan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan Ham. Kelima, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Kelima hak konstitusional ini menjadi marwah dan arah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, anggaran, dan politik pengawasan,”jelasnya pada kendariaktual.com, Minggu (31/12/2023).

Andap menerangkan, dalam politik legislasi, Pempt9v Sultra bersama DPRD Sultra telah berhasil merumuskan 4 (empat) produk hukum yakni Perda APBD Perubahan TA 2023, Ranperda APBD TA 2024, Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Ranperda tentang sistem pemerintahan daerah Provinsi Sultra berbasis data Desa/Kelurahan Presisi.

Selanjutnya, Pj Gubernur sampaikan implementasi Perda APBD Perubahan TA 2023 dengan fokus terhadap 5 (lima) bidang kesejahteraan rakyat.

“Alhamdulillah, kami telah menyalurkan hak-hak rakyat meliputi paket sembako, cadangan pangan beras, permakanan bagi ‘PMKS’ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan program bagi petani dalam bentuk penyaluran sarana produksi pangan dan bibit. Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) diproyeksikan selesai sebanyak 785 unit,” ujarnya.

Pemprov Sultra juga telah menyalurkan berbagai dana dan sarana pendidikan meliputi beasiswa kepada 2.473 pelajar/mahasiswa, sarana laptop bagi guru, seragam bagi 1.712 siswa, peralatan laboratorium IPA di SMA 11 Kab/Kota, dan juga pembangunan maupun rehabilitasi bangunan sekolah. Lalu, Andap juga telah berhasil memfasilitasi perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dengan Ditjen KI Kemenkumham dengan mendaftarkan 40 Kekayaan Intelektual Komunal budaya Tolaki.

Selanjutnya, Andap berupaya meningkatkan layanan Puskesmas menuju BLUD, menyalurkan dental unit pada Puskesmas di Kab. Mubar & Kota Kendari, sumur bor pada Puskesmas di Kab. Busel, dan operasionakan cath lab (layanan kateterisasi) RS Jantung “Oputa Yi Koo”.

“Bagi para pekerja, kami menyalurkan juga dana stimulus untuk 4.235 pelaku UMKM, peralatan kewirausahaan, dan menyelenggarakan pameran bursa kerja sebanyak 1.257 lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Sultra, dimana 2 perusahaan menerima calon pekerja penyandang disabilitas,” pungkasnya.

Pemprov Sultra juga telah menyalurkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 47.993 masyarakat pekerja rentan. Lalu, penyaluran bantuan langsung tunai untuk 3.900 Lansia, dan penyaluran dana hibah rumah ibadah.

Dalam hal perlindungan hukum dan Ham tuturnya, pihaknya juga telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan 26 September 2019 dengan Ditjen Ham Kemenkumham, membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Ham, serta Alhamdulillah terdapat 10 Kab/Kota di Sultra yang mendapat predikat peduli Ham.

Pemprov Sultra juga telah bertransformasi dengan menerapkan administrasi persuratan berbasis elektronik dengan aplikasi Sisumaker.

“Sebagai implementasi Perpres No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami telah mereplikasi sistem administrasi persuratan elektronik dari Kemenkumham. Hal ini semata-mata untuk membangun Sultra semakin baik dari waktu ke waktu,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemprov Sulta telah melakukan berbagai upaya dan berhasil menurunkan angka inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran. Sultra juga berhasil meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah, merujuk pada data BPS dalam 3 bulan terakhir, juga menunjukkan tren penurunan angka inflasi Sultra menjadi 2.87, lalu angka stunting, kemiskinan ekstrem, dan angka tingkat pengangguran terbuka. Berbagai capaian kinerja juga berhasil kami raih, sebagai contoh yang terakhir yakni Sultra sebagai Provinsi terbaik tingkat nasional Bangga Berwisata di Indonesia dari Kemenkomarves,” tambahnya lagi.

Andap juga menyampaikan kepada seluruh Pejabat di lingkungan Pemprov Sultra agar pedomani 3 (tiga) syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Sultra.

“Pertama, tegakkan aturan utamanya di jajaran birokrat. Kedua, kesadaran selaku pelayan publik yang memiliki disiplin dan tanggung jawab kepada tugas untuk melayani masyarakat. Ketiga, agar seluruh ASN sikapi pesta demokrasi tahun 2024 dengan netralitas,” tegas Andap.

Reporter  : Satri Ramadhan 
Editor       : Wahyu

Tiga Kecamatan yang mendapatkan bantuan 5.000 Paket sembako ini diantaranya, Kecamatan Abeli, Kecamatan Baruga dan Kecamatan Mandonga.

Pejabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, dua wilayah penyunbang inflasi terbesar yakni kota kendari dan kota bau-bau, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan intervensi inflasi.

“Kenapa bantuan sembako ini kami berikan di tiga Kecamatan di Kota Kendari karena salah satu daerah penyumbang inflasi terbesar didaerah ini adalah Kota Kendari,”jelasnya, pada kendariaktual.com, Sabtu (28/10/2023).

Andap mengungkapkan, Saat ini angka inflasi di Sultra mencapai 3,64 Persen. Kondisi ini membuat pihaknya menjadikan laju inflasi sebagai salah satu perhatian serius dari Pemprov Sultra

Untuk itu, Pemprov Sultra terus berupaya untuk menekan laju inflasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satunya dengan pembagian sembako gratis yang diberikan kepada ribuan masyarakat di kota kendari.

“Kami berharap melalui bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang disebabkan oleh laju inflasi,”tuturnya.

Penulis : M3
Editor   : Rasman

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara (Sultra) Pahri Yamsul mengatakan, peresmian jalan toronipa ini akan dilakukan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Jadi jalan toronipa besok akan diresmikan oleh Bapak Gubernur di pantai Toronipa,”jelasnya pada kendariaktual.com, Jumat (1/9/2023).

Pahri mengungkapkan, jalan wisata tpronipa ini merupakan salah satu program pembangunan unggulan yang dilaksanakan oleh Gubernur Ali Mazi.

“Rencananya peresmian jalan ini akan dilaksanakan pagi hari di pantai toronipa,”ujarnya.

Untuk diketahui pembangunan jalan wisata Toronipa ini menelan anggaran Rp 756 Milliar dengan panjang jalan 14,3 KM.

Reporter : Idris
Editor      : Rasman

Adapun Kepala Dinas Sumber Dqya Air dan Bina Marga Sultra Burhanuddin pindah sebagai kepala  Dinas Sosial Sultra. Kedua pejabat eselon II ini dilantik bersama 90 orang pejabat eselon II dan III dilingkup Pemprov Sultra, Senin (28/8/2023) di Rumah Jabatan Gubernur Sultra..

Selain itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sultra yang selama ini dijabat Pelaksana Tugas sore tadi sudah memiliki pejabat Definitif. La Ode Daerah Hidayat mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sultra ditunjuk menjadi Kepala Dispora Sultra.

Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio mengatakan, pelantikan  ini untuk menunjuk pejabat definitif yang beberapa diantaranya diisi pejabat pelaksana Tugas.

Selain itu terangnya, pelantikan ini juga untuk memberikan penyegaran jabatan yang memberikan pelayanan masyarakat.

“Pelantikan seperti ini hal yang biasa dalam birokrasi. Jadi hal ini dilakukan hanya untuk semata-mata penyegaran saja,”jelasnya dalam sambutannya di Rujab Gubernur Sultra, Senin (28/8/2023).

Sementara itu Pahri Yamsul Kadis SDA dan Bina Marga menuturkan, Tugas baru yang diberikan oleh Gubernur Sultra merupakan tanggung jawab yang mesti diemban dan dijalankan dengan baik.

“Ini kepercayaan dan tanggung jawab besar dari Bapak Gubermir. Jadi kami sebagai aparatur negara haruslah bisa menjalankan tugas dengan baik,”tuturnya.

Reporter : Idris
Editor      : Rasman