Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari dipimpin langsung Pj Wali Kota Kendari dan dihadiri oleh Tim Evaluasi Penggelolaan Pasar Mandonga dan Kerukunan Pedagang Pasar Mandonga (KP2M).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, Komisi II DPRD Kota Kendari sudah menyampaikan saran dan masukan penggelolaan pasar Mandonga perlu ada pertimbangkan untuk perpanjangan pengelolaan oleh PT Kurnia.

Selain itu, Surat Wali Kota Kendari pada 6 Oktober 2022 lalu mengenai usulan perpanjangan penggelolaan pasar oleh PT Kurnia sudah ditolak.

“Sebelum kontrak ini selesai, kita punya hak dan kewajiban dan kewajiban itu kita sudah tuangkan dalam perikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT Kurnia Sulawesi Karyatama,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh, Asisten II Setda Kota Kendari Susanti, berdasarkan hasil evaluasi bahwa perpanjangan kontrak penggelolaan Pasar Mandonga sudah tidak dapat diperpanjang lagi.

Sebab, pengajuan perpanjangan seharusnya dilakukan satu tahun sebelum kontrak penggelolaan pasar berakhir.

“Di dalam perjanjian itu seharusnya kalau memang ibu ada niat untuk memperpanjang kontraknya seharusnya 1 tahun sebelum masa akhir kontrak ini,” terangnya.

Asisten II mengatakan hasil evaluasi PT Kurnia tidak dapat menunjukkan data yang diminta oleh tim evaluasi pengelolaan pasar.

“Kalau kita lihat di sini yang hanya diperlihatkan mengenai sertifikat pengelolaan yang dibuktikan dengan pembayaran pajak parkir selebihnya itu, seperti pengasuransian kami juga tidak terima dari pihak kedua, kemudian pembayaran pajak dan masih banyak beberapa catatan yang kami buat,” katanya.

Selanjutnya Kabag Hukum Pemkot Kendari, Jumiati meminta PT Kurnia paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kontrak pengelolaan pasar, perlu ada serah terima barang dalam keadaan baik.

Sementara itu pihak pengelola pasar, PT. Kurnia yang diwakilkan oleh La Pemburu mengatakan, mengenai pasar Mandonga yang menjadi tempat investasi PT Kurnia, nilai sewa kios Rp 8 juta perbulan. Sementara di pasar lain harga sewa kios mencapai Rp 25 juta perkios.

“Dari hal-hal itu mungkin menjadi bahan pertimbangan juga untuk Pemerintah Kota Kendari untuk memikirkan juga bagaimana sih investor ini untuk mengembalikan nilai investasi,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, membangun dan merehabilitasi pasar basah bukan hal yang berat, jika didukung penuh oleh pemerintah. Menurutnya kendala yang sering dihadapi untuk merehabilitasi pasar terkendala pada penaikan harga sewa pasar, selalu ada penolakan yang pembahasannya sampai ke DPRD Kota Kendari.

“Setiap ada keinginan, ya ngalah lagi karena dia harus manut dengan pemerintah itu saja saya kira,” ujarnya.

Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PT Kurnia Sulawesi Karyatama Lilis.

Penulis: Wahyu

Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, pihaknya akan terus melakukan kajian terhadap kontrak kerjasama dengan PT Kurnia terkait pengelolaan pasar basah mandonga.

Kajian yang akan dilakukan oleh Pemkot Kendari ungkapnya, dengan melihat dan menerima masukan dari beberapa pihak termasuk dari DPRD Kota Kendari.

“Kami akan melakukan kajian dan mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak. Salah satunya masukan dari komisi II DPRD Kota Kendari, “jelasnya pada kendariaktual.com, Senin (17/10/2022).

Asmawa menuturkan
Pihaknyq berterima kasih pada Komisi II DPRD Kota Kendari yang mengingatkan untuk melakukan kajian terkait berakhirnya kontrak pengelolaan pasar Mandonga oleh PT Kurnia 2023 mendatang.

“Dari prespektif DPRD melihat bahwa sepertinya pengelola tidak memberi kontribusi positif dalam rangka peningkatan pendapatan, termasuk banyak keluhan penjual di Pasar Mandonga,” ujarnya.

Namun begitu tuturnya, pemerintah Kota Kendari sudah bersikap lebih awal dengan mengeluarkan surat tanggal 6 Oktober 2022 tentang kemungkinan kerjasama tidak diperpanjang lagi.

Reporter ; Idris
Editor      : Rasman

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu mengatakan, PT Kurnia sebagai pengelola pasar basah Mandonga sudah banyak melanggar kesepakatan yang tertuang dalam MoU

Selain itu ungkapnya, PT Kurnia ini sudah banyak merugikan Pemerintah Kota Kendari dari segi Pendapat Asli Daerah (PAD). Salah satunya dari sektor parkir, untuk sektor ini sela 22 tahun Pemkot hanya mendapatkan Rp 2,7 juta per bulannya.

“Saat pembahasan APBD 2021 lalu saya mempertanyakan persoalan parkir ini ke Bapenda. Hasilnya Pemlot hanya menerima Tp 2,7 juta perbulan dari parkir di pasar basah, padahal potensi parkir disitu jauh lebih besar dari yang didapatkan Pemkot,” jelasnya  di ruang kerjanya  Selasa (1/12/2020).

Untuk itu lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini,  pihaknya telah mengajukan ke pimpinan DPRD untuk dikeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak PT Kurnia atas pengelolaan pasar basah Mandonga.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Kendari Subhan menuturkan, pihaknya sudah menerima rekomendasi dari komisi II. Untuk itu, pihaknya akan segera menindak lanjuti dengan rapat pimpinan.

“Rekomendasi DPRD tentang PT Kurnia ini sudah jelas yakni pemutusan kontrak. Ini menjadi keputusan kami karena sudah banyak one prestasi yang dilakukan PT Kurnia dipasar basah Mandonga, “tukasnya.

Penulis  : M Rasman Saputra

DPRD Kota Kendari mengajukan pengkajian ulang terhadap MoU tersebut saat  melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan Pemkot, Pedagang dan PT Kurnia,  Selasa (6/10/2020).

Dalam RDP tersebut Kerukunan Pedagang Pasar Basah Mandonga Asis Keisman mengatakan, sudah banyak hal yang dilanggar oleh PT Kurnia dalam mengelola pasar basah Mandonga. Pertama, fasilitas yang peruntukkan untuk parkir diubah menjadi tempat berdagang.

Kedua kata Asis Keisman, pembayaran listrik yang dibebankan oleh pedagang todak rasional. Dicontohkannya, pedagang yang menggunakan 1 mata lampu disamakan biayanya dengan pedagang yang menggunakan 4 mata lampu di kiosnya.

“Kami meminta DPRD Kota Kendari bisa mengkaji persoalan ini, sebab kami para pedagang sudah sangat kesulitan akibat tindakan arogan pengelola pasar basah dalam hal ini PT Kurnia, “jelasnya, di ruang rapat DPRD Kota Kendari,  Selasa (6/10/2020).

Menyikapi pernyataan warga, perwakilan PT Kurnia Suwardi menuturkan, apa yang menjadi hasil dari RDP ini akan disampaikan ke direktur PT Kurnia.

Sebab lanjutnya, dirinya merupakan pengelola tetapi hal-hal yang bersifat teknis seluruhnya diserahkan ke Direktur PT Kurnia.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu menuturkan, pihaknya telah meminta ke Pemkot untuk me.gkaji persoalan yang ada di pasar Basah Mandonga.  Setelah nantinya keahliannya diterima, maka pihaknya akan melakukan rekomemdasi.

Kalaupun nantinya hasil kajian pemkot ditemukan pelanggaran atau oneprestasi terhadap MoU lanjutnya, maka pihaknya tidak akan segan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian atau pemutusan kerjasama dengan PT Kurnia ke Pemkot Kendari.

“Intinya kami dari DPRD Kota Kendari tidak menginginkan adanya pihak yang meraup kue ringan tetapi merugikan masyarakat. Hal inilah yang sementara kami lihat terjadi di pasar basah Mandonga dan kami berikan 1 minggu pemkot untuk mengkaji,”tukasnya.

Reporter  : Rezky

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu mengatakan, sebaiknya pemkot tidak lagi memperpanjang Kerjasama dengan PT Kurnia dalam hal pengelolaan Pasar Basah Mandonga. Hal ini lantaran banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kurnia dan dampaknya merugikan Pemkot Kendari.

Disebutkan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, lantai basement yang dalam kontrak kerjasama digunakan untuk lahan parkir ternyata digunakan untuk berdagang. Selain itu juga,untuk pengelolaan parkir PT Kurnia menyerahkan pengelolaannya pada pihak ketiga padahal seharusnya hal ini menjadi pemenang pemkot Kendari.

“Ada banyak oneprestasi yang terjadi dalam kontrak kerjasama PT Kurnia dengan Pemkot Kendari. Seharusnya hal ini mesti menjadi perhatian Pemkot sebab kondisi ini sudah berlangsung belasan tahun,” jelasnya di ruang kerjanya, Senin 28/9/2020).

Untuk itu tutur legislator asal Kecamatan Kendari dan Kendari Barat ini, pihaknya di komisi II DPRD Kota Kendari akan melakukan rapat internal terkait temuannya didapatkan di pasar basah Mandonga. Hasilnya nanti akan disampaikan ke pimpinan DPRD Kota Kendari.

Kalaupun setelah laporan ke pimpinan DPRD Kota Kendari akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) lanjutnya, pihaknya akan mendukung sepenuhnya keputusan tersebut. Tetapi pihaknya juga akan bertanggung jawab jika persoalan pasar basah Mandonga ini diserahkan ke komisi II DPRD Kota Kendari.

“Intinya kami akan mengawal persoalan ini. Sebab banyak pelanggaran yang kami dapatkan ketika berkunjung ke pasar basah Mandonga, “tuturnya.

Reporter : Rrzky