KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Badan Pembiat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari berkomitmen untuk menata arah legislasi daerah agar setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dibjat sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim mengatakan, legislasi daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban formal lembaga legislatif. Tetapi bisa menjadi instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan kepastian hukum dan kesejahteraan masyrakat.
“Kami saat ini memiliki komitmen untuk menata arah legislasi daerah agar setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar target administratif tahunan,”jelasnya pada kendariaktual.com, Senin (12/1/2026).
Samsuddin menuturkan, pembentukan Perda ke depan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Kota Kendari.
“Bapemperda ingin memastikan bahwa setiap Perda yang kita rancang dan bahas benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Kota Kendari. Legislasi tidak boleh berhenti pada angka dan daftar program, tetapi harus menyentuh langsung kepentingan publik,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Bapemperda DPRD Kota Kendari L M Rajab Jinik menyatakan, saat ini pentingnya perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang matang, terukur, dan berbasis aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Bapemperda mendorong agar proses penyusunan Perda melibatkan partisipasi publik sejak tahap perencanaan hingga pembahasan.
“Perda harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak ingin regulasi justru menjadi penghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain tambahnya, sinergi antara Bapemperda, perangkat daerah, dan bagian hukum sangat penting untuk memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan. Ia menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor akan memperkuat landasan hukum sekaligus meminimalisir potensi tumpang tindih aturan.
Penulis : Rasman
