KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Wacana pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Sebut saja Ketua Komisi III DPRD Kendari, Rajab Jinik.
Rajab secara pribadi menolak langkah pemerintah tersebut. Pasalnya, untuk di Kota Kendari sendiri sangat membutuhkan tenaga honorer, baik di bidang pendidikan, kesehatan hingga kebersihan.
“Saya pribadi menolak wacana itu, tenaga honorer ini sangat membantu terutama di sekolah – sekolah. Kita ini masih kekurangan guru yang berstatus ASN. Disinilah peran honorer dibutuhkan,” terang dia, Rabu (22/6/2022).
Melihat kondisi itu, kata Rajab, keberadaan honorer sangat membantu. Bahkan kesejahteraan para honorer ini dengan tugas yang dikerjakan bisa dikatakan tidak seimbang.
“Dengan jumlah honorer yang ribuan, itu hanya untuk di Kendari belum daerah lain. Lantas di hilangkan, bagaimana bisa? Mestinya, sebelum merencanakan sesuatu, ada baiknya pemerintah pusat itu berikan solusi dulu,” ungkap dia.
Ini sambungnya, belum ada solusi tiba – tiba mengeluarkan wacana penghapusan. Itu sama saja ide gila. Pertanyaannya, adakah jaminan para honorer ini dijadikan ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sementara yang kita tahu, untuk jadi ASN dan PPPK harus lolos passing grade. Betul, kita cari kualitas tetapi itu tidak memenuhi secara keseluruhan. Terlebih hal tersebut tidak semata – mata mengurangi angka pengangguran,” tegas Rajab.
Belum lagi masih dia, adanya moratorium ASN yang tiap lima tahun bau dibuka. Itukan menjadi masalah apalagi untuk Kendari. Kualitas honorer ini tidak kalah dengan ASN, banyakk honorer yang pendidikan tinggi hingga S2. Untuk itu, dia berharap pemerintah beri solusi terbaik sebelum mengeluarkan perintah.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari, Sulkarnain, mengungkapkan, penghapusan tenaga honorer merupakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah Kendari dan menjadi bahan diskusi. Pihaknya akan meminta penjelasan kepada pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Apa benar – benar penghapusan atau penghentian penambahan. Karena hingga saat ini belum ada info yang valid.
“Ini menjadi penting untuk disuarakan karena berdampak luas dengan pelayanan yang ada di daerah,” tutur Sulkarnain.
Jika benar di hapus ucapnya, bagaimana nasib honorer yang saat ini jumlahnya ribuan. Apabila langsung diangkat jadi ASN atau PPPK tentu jadi kabar gembira bagi yang honor. Tetapi bagaimana dengan daerah, dananya darimana?.
“Pasalnya jika honorer ini harus diangkat seluruhnya menjadi PPPK, tentu dana yang harus disiapkan 3 hingga 4 kali lipat untuk memenuhi itu, dan tidak semua daerah siap termasuk Kendari,” paparnya.
Fraksi PKS ini, menyatakan, sebagai langkah awal sambil menunggu info pasti dari pemerintah ada baiknya tidak ada penambahan tenaga honorer.
Reporter : Nurul
Editor : Rasman
