oleh

Tokoh Kaledupa : Jangan Jadi Bupati Kalau Anti Kritik

KENDARIAKTUAL.COM, WANGI – WANGI – Tokoh masyarakat Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Naharudin mengungkapkan, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati kubu sebelah tidak bisa membedakan kritikan dan fitnah.

“Jika tidak mau dikritisi, maka jangan jadi Bupati. Mau jadi apa daerah ini, kalau kritik saja dianggap sebagai fitnah, cacian atau hinaan,”ujarnya.

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak ada sejarah dan ceritanya incumbent dicaci, difitnah, diintimidasi, apalagi di zolimi.

“Justru yang melakukan penekanan itu adalah incumbent. Seluruh pidato atau kampanye yang dilakukan pihak sebelah selalu diawali dengan kata-kata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang teraniaya, difitnah diejek dan dizolimi,”kata Haliana, usai kampanye dialogis di Kaledupa, Senin, (19/10/2020).

Kalau seandainya itu adalah fitnah, dan mengada-ngada, kata dia, maka seharusnya incumbent dapat mengklarifikasi.

“Bila perlu mereka laporkan kita-kita ini ke Polisi. Sementara kita hanya menyampaikan fakta dalam kampanye. Agar masyarakat cerdas dalam memilih bahwa keadaan Wakatobi sudah seperti ini. Kalau kemudian dua periode, yang sengsara bukan Bupati atau wakil Bupati, namun rakyatnya,”ucapnya.

Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wakatobi, Abdul Rahim menegaskan saat ini pihak sebelah tengah membangun opini seolah-olah terzolimi dan difitnah, guna menarik simpati masyarakat untuk menaikan elektabilitas.

“Jika kubu lawan politik merasa di fitnah dan dicaci, silahkan menempuh jalur hukum, ketimbang berkoar-koar seolah menjadi korban yang terzolimi,”tegasnya.

Menurutnya, salah besar jika lawan politiknya menganggap kampanye yang dilakukan paslon HATI memuat hinaan dan cacian yang diarahkan ke paslon lain, apalagi mencaci seperti yang dituduhkan.

“Semua yang diangkat ke permukaan dalam setiap kampanye itu merupakan fakta. Saya kira itu bukan fitnah dan cacian karena mengkritik kelemahan lawan itu dibenarkan peraturan perundang-undangan,”paparnya.

Selain itu, dibeberapa desa paslon dengan akronim HATI itu banyak menemukan laporan dari warga, bahwa tidak sedikit masyarakat yang kerap kali diintimidasi oleh pihak sebelah dan tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap para petugas kebersihan, aparat desa, juga penerima bantuan sosial apabila ketahuan mendukung paslon HATI.

“Justru yang melakukan intimidasi terhadap warga adalah pihak lawan. Mereka memanfaatkan program pemerintah pusat seperti PKH, meteran listrik, dan BSPS untuk mendapatkan suara. Bagi masyarakat yang tidak mendukung incumbet maka jelas mendapat tekanan,”tandasnya.

Reporter  : La Ode Suhardin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait