Kordinator Presidium KONUTARA Ujang Hermawan, Menyampaikan melalui pesan relesnya. Senin, 4/9/2023

“Kami duga kuat bahwa telah terjadi pungutan liar atau biaya kordinasi yang di lakukan oleh Syabandar KUPP Kelas I Molawe dengan melalui dua Oknum angotanya yang berinisial (SURIN) dan (BL) terhadap parah penambang Nikel yang berada di Kab. Konawe Utara melalui celah penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB)” Ujarnya

Di ketahui bersama sebelumnya tiga Eks Syabandar KUPP Kelas I Molawe belum juga tersentuh hukum akibat kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) PT. Antam UBPN Konawe Utara.

Syabandar KUPP Kelas 1 Molawe pemegang Otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran dugaan keterlibatannya jelas Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo

Lebih Lanjut Arnol Ibnu Rasyid Ketua Umum HP21N, Menegaskan Apa yang di lakukan Syabandar KUPP Kelas I Molawe (CA) hari ini itu sangat tidak di benarkan sehingga kami mendesak Kemenhub RI agar segera mencopot kepala syabandar molawe.

Arnol Ibnu Rasyid menegaskan dalam waktu dekat kami bakal mempresure serta menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kemenhub RI karena kami anggap persoalan ini sangat penting dan krusial dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Ka Syabandar kelas 1 Molawe karena menganggu iklim investasi di Konawe Utara,.

Reporter : Dandy
Editor      : Rasman

Pahri mengatakan, untuk penambahan jalan ini telah dialokasikan di APBD dan akan dikerjakan tahun ini. Adapun jalan sepanjang 1 KM tersebut akan dilapisi Aspal buton.

“Saat ini panjang Jalan Wisata Toronipa 14,3 KM. Jadi dengan tambahan 1 KM ini panjang jalan nantinya menjadi 15,3 KM,”jelasnya pada kendariaktual.com, Rabu (6/9/2023).

Pahri Yamsul menuturkan, pelapisan aspal diatas rigid beton akan dilakukan dengan melihat skala prioritas terlebih dahulu.

“Keseluruhan jalan Kendari-Toronipa ini akan kita lapisi aspal buton. Kita melihat dulu skala prioritas yang paling urgent itu kan jembatan,”ujarnya.

Dituturkannya, penggunaan aspal buton untuk jalan wisata Toronipa ini merupakan signal bagi daerah lain bahwa aspal buton ini sangat layak digunakan.

“Itu merupakan kebanggan bagi kita sendiri sebagai daerah yang menghasilkan aspal buton baru kita yang menggunakan sendiri,”tuturnya.

Reporter : Erviana
Editor      : Rasman

Mereka mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera Mengintruksikan Kejati Sultra agar memanggil dan memeriksa 3 Eks kepala Syahbandar Molawe yang berinisial AW, LW, AFP, atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk, di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut).

Penanggung Jawab Aksi demonstrasi, Ujang Hermawan mengatakan penanganan kasus korupsi di WIUP PT Antam terkesan tebang pilih, sebab sampai saat ini penyidik Kejati Sultra belum memeriksa dan menetapkan tersangka satu orangpun dari ke 3 Eks Kepala Syahbandar UPP Kelas I Molawe karena dugaan kami kuat ke 3 Eks Syabandar terlibat dalam pusaran kasus Tipikor PT. Antam Tbk Konawe Utara

Syabandar KUPP Kelas 1 Molawe pemegang Otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran dugaan keterlibatannya jelas Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo,” ungkapnya.

Tidak hanya 3 Eks Kepala Syahbandar yang dilaporkan di kejaksaan Agung RI tetapi kami juga telah melaporkan Kepala Syahbandar KUPP kelas 1 Molawe Dan 2 Pegawai Syabandar Inisial (BL) dan (SURIN) atas dugaan pungutan liar ( Pungli) atau biaya Kordinasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar ( SIB ) diwilayah kerja KUPP Kelas 1 Molawe Konawe Utara

Arnol Ibnu Rasyid menambahkan, dalam penegak hukum kasus Tipikor PT. Antam Tbk Konawe Utara seharusnya dari Hulu ke Hilir, jangan terkesan tebang pilih sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin keluarnya nikel dari IUP PT Antam belum satupun yang di periksa oleh Kejati Sultra

Oleh karena itu pihaknya meminta kejaksaan Agung RI Untuk segera mengambil alih kinerja Kejati Sultra, Karena kami menilai ada tebang pilih dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi penjualan nikel dari WIUP PT Antam UBPN Konut.

“Kami juga mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memanggil dan memeriksa 3 Eks Kepala Syahbandar Kelas I Molawe Inisial WA, LW, AFP serta oknum pegawai Syabandar yang berinisial BL yang diduga memiliki peran penting dalam pusaran kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam Konut,” pungkasnya.

Kepala Dinas CKBKTR Sultra Pahri Yamsul mengatakan, untuk pembangunan patung oputa yi koo ini akan dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama dilaksanakan pembangunan Konstruksi bawah yang meliputi tiang pancang dan bangunan museum yang diatas nanti berdiri patung oputa yi koo.

Untuk tahap awal ini kata Pahri, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran Rp 17 Milliar untuk Konstruksi bawah pembangunan patung oputa yi koo.

“Dengan alokasi anggaran Rp 17 milliar ini nantinya akan selesai Konstruksi bawah bangunan tahun ini,”jelasnya pada kendariaktual.com,  Kamis (15/9/2022).

Pahri menuturkan, untuk payung oputa yi koo ini memiliki tinggi 23 meter dan patungnya dibuat oleh pengrajin patung yang sudah teruji.

“Patung ini kami targetkan akan tuntas tahun depan. Adapun tahun ini pembangunan Konstruksi bawahnya akan selesai tepat waktu,”ujarnya.

Reporter : Dandi
Editor      : Rasman

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Burhanuddin mengatakan, keterbatasan amggaran yang ada saat ini membuat Pemprov Sultra mengajukan permohinan bantuan amggaran ke Pemeruntah pusat.

Pada APBD 2022 ini ungkapnya, Pem0rov Sultra sudaj mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan poros Konsel ini. Tetapi jumlahnya masih kurang untuk menyelesaikan pengeejaanya.

“Saat ini untuk mengatasi kerusakan jalam di Konsel kami menggunakan dana pemeliharaan. Ini kami lakulan agar masyarakat bisa melintasi jalan tersebut,”jelasnya pada kendariaktual.com,  Jumat (22/7/2022).

Burhanuddin menuturkan, jika usulan bantuan amggaran disetujui oleh Pemerintah pusat pohaknya optimis akan bisa menyelesaikan pengerjaan jalan poros konsel tahun depan.

“Jika dananya ada dari pemerintah pusat kami optumis pengerjaan jalan porps konsel tuntas 2023 mendatang,”tuturnya.

Reporter : Idris
Editor      : Rasman

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Burhanuddin mengatakan, Pemprov Sultra tahun ini telah mengalokasikan anggaran melalui APBD 2022 untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Butur.

Hanya saja kata Burhanuddin, anggaran yang dialokasikan masih terbatas karena keterbatasan anggaran Pemprov Sultra. Untuk di Butur ada empat titik yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

“Ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Butur dalam kondisi rusak parah dan untuk penanganannya dilakukan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan, “jelasnya pada kendariaktual.com, Rabu (20/7/2022).

Untuk percepatan perbaikan ruas jalan di Kabupaten Butur ini ungkapnya, Pempov Sultra telah menguslkan anggaran inpres dan Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah pusat.

Jika usulan tersebut lanjutnya, diakomodir oleh Pemerintah pusat maka pihaknya menargetkan perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Butur akan diselesaikan di 2023 mendatang.

“Kita masih membutuhkan sekitar Rp 100 Milliar untuk perbaikan jalan ini. Anggaran ini pun sudah kita usulkan ke Pemerintah Pusat, “tuturnya.

Reporter : Astin
Editor      : Rasman

Dansat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Adarma Sinaga menyampaikan, perawatan tugu perjuangan Korps Brimob Polri ini ada di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana serta Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana dan juga Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buteng, serta Desa Aseminunulai, Kecamatan Asera Kabupaten Konut.

“Selain melaksanakan pembersihan dan pengecatan tugu, kami personel Sat Brimobda Sultra juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat tidak mampu yang berada disekitar tempat pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pengecatan tugu bersama-sama dengan masyarakat setempat yang secara sukarela dan antusias turut membantu personel Brimob,” ucap Sinaga, Minggu (7/11/2021).

Sinaga juga menambahkan, Provinsi Sultra merupakan daerah yang mempunyai histori erat dengan pasukan korps Brimob atau yang kala itu disebut dengan Pasukan Mobrig (Mobile Brigade). Dimana saat itu pasukan Mobrig melaksanakan operasi pengejaran pemberontak pimpinan Kahar Muzakkar yang malang melintang di jazirah Bumi Anoa saat itu.

“Kegiatan perawatan tugu perjuangan Korps Brimob yang kami laksanakan ini adalah sebagai upaya dalam melestarikan sejarah perjuangan pasukan Brimob di Provinsi Sultra menjelang HUT Brimob Polri Ke-76, saya juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi momentum memperingati perjuangan para pahlawan yang secara bahu membahu bersama masyarakat turut menjaga kedaulatan NKRI dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Reporter : Krismawan
Editor : Wahyu

Peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut dihadiri oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Drs. Yan Sultra, S.H, Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si serta jajaran pejabat utama, Jumat (05/11/2021).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Kombes Pol Hery Tri Maryadi, mengatakan, pembangunan gedung Subdit III Tipidkor untuk menyediakan sarpras yang layak bagi kebutuhan personel terutama dalam meningkatkan pelayanan Tipidkor untuk tujuan presisi dalam melaksanakan program prioritas Kapolri.

Anggaran pembangunannya berasal dari dana hibah APBD Kota Kendari senilai Rp1,9 M yang dilaksanakan selama 75 Hari kalender yang diperkirakan selesai akhir Desember 2021.

“Pembangunan kantor Subdit III Tipidkor bagian dari system pelayanan penegakkan hukum pada tindak pidana korupsi, kita menjalankan program Prioritas Kapolri dan satgas Pemulihan Ekonomi nasional,” ungkap Kombes Hery.

Disamping itu pembangunan gedung merupakan salah satu upaya Polri untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks melalui Pembangunan sarpras.

Irjen Yan Sultra juga menambahkan dengan banyaknya personel Tipidkor, dengan dibangunkan gedung baru demi peningkatan kinerja yang semakin lebih baik.

“Saya harapkan kepada Pak Dir Sus banyak tersangka baru yang bisa kita tangkap, kita selamatkan Uang negara,” pungkas Irjen Yan, yang sebentar lagi menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung.

Reporter : Krismawan
Editor : Wahyu

Seminar tersebut bertajuk Pengelolaan dan pemanfaatan tambang berkarakter kerakyatan dan berprespektif ekologis di Sulawesi Tenggara itu menghadirkan sejumlah pemateri diantaranya, Dirkrimsus Polda Sultra Kombes Pol Heri Tri Maryadi, S.H.,M.H dan Akademisi Universitas Halu Oleo, Irfan Ido, SP.,M.Si.

Dirkrimsus Polda Sultra, mengatakan Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam berupa nikel.

Oleh karenanya, dalam kesempatan itu, ia meminta agar Cipayung Plus Sultra membantu pihaknya dalam mengawasi aktivitas tambang ilegal.

“Yah, kalau adik-adik mendapatkan informasi terkait pengelolaan tambang yang tidak memiliki izin, segera berkoordinasi biar kita bersama-sama melakukan penindakan,” ungkap Dirkrimsus Polda Sultra.

Ia juga mengakui, bahwa di Sulawesi Tenggara memang begitu banyak perusahaan tambang yang bekerja tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Oleh karenanya, dalam kesempatan itu, ia meminta agar Cipayung Plus Sultra membantu pihaknya dalam mengawasi aktivitas tambang ilegal.

“Yah, kalau adik-adik mendapatkan informasi terkait pengelolaan tambang yang tidak memiliki izin, segera berkoordinasi biar kita bersama-sama melakukan penindakan,” kata Dirkrimsus Polda Sultra.

Dia mengakui, di Sulawesi Tenggara banyak perusahaan tambang yang bekerja tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kita sudah melakukan penindakan, akan tetapi masih ada beberapa yang masih tidak mendengar. Kita sudah mencoba berkoordinasi ke pihak-pihak tekait untuk berkolaborasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa rata-rata pemilik IUP adalah mereka yang memiliki nama besar, sehingga mereka harus berkolaborasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan. Selain itu, Dirkrimsus juga akan terus memantau IUP-IUP yang telah mati.

Sementara Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari,.Irfan Ido, SP., M.Si mengungkapkan, kunci dari pengelolaan tambang adalah pengawasan, sehingga jika ditemukan pelanggaran, maka seharusnya segera ditindak.

Untuk PT Antam, kata dia sudah berdiri lama, sejak zaman penjajahan jepang sehingga tidak perlu diragukan lagi izinya.

“Sehingga sampai sekarang, PT Antam tidak perlu lagi diragukan terkait perizinannya,” tegas Irfan Ido.

Diketahui organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam seminar tersebut ialah, PMII, HMI, IMM, KAMMI, GMNI, LMND, PMKRI, KMHDI, GMKI, dan Pemuda Marhenis Sulawesi Tenggara.

Penulis: Wahyu

Ketua Panitia penyelenggara Abdul Latif mengatakan, melalui kegiatan ini pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk maupun layanan keuangan dapat meningkat. Serta dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program optimalisasi Business Matching dan DILAN Award.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih memperkokoh komitmen seluruh pihak dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara secara khusus dan di Indonesia secara umum,” ungkapnya, Jumat (22/10/2021).

Selain itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra tersebut juga mengungkapkan, sampai saat ini, jumlah Industri Jasa Keuangan (IJK) di Sultra tercatat mencapai 121 entitas. Dimana hal ini diharapkan mampu memacu jalur perekonomian yang ada di Sultra.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Bank Indonesia (BI) Sultra dan seluruh IJK se-Sultra ini mengusung tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat serta tindak lanjut yang konkret dari seluruh stakeholder, sebagai upaya untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024 mendatang.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Sultra, Wali Kota Kendari, Bupati Bombana, Bupati Konawe Selatan, Kepala OJK Sultra, dan Kepala Perwakilan BI Sultra.

Reporter : Erviana Hasan
Editor      : Wahyu