KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – DPRD Kota Kendari meminta Pemerintah Kota Kendari tetap fokus mengendalikan inflasi pasca lebaran idul fitri, sebab hingga saat ini harga kebutuhan pokok belum kembali normal.
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim meminta, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari terus memantau harga dan stok kebutuhan pokok di pasar agar harganya tetap stabil, sehingga tidak terjadi inflasi.
“Ketika inflasi ditekan, maka harga barang dan jasa tidak akan naik secara drastis, sehingga daya beli konsumen tetap terjaga. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa terbebani oleh kenaikan harga yang terlalu tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya jika terjadi inflasi, maka harga barang dan jasa akan naik secara signifikan. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat karena uang yang dimilikinya tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Dampak ini bisa membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Untuk mengendalikan inflasi, politisi PAN ini meminta, pemerintah daerah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah, sehingga dapat menekan inflasi.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengaku, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Misalnya dengan memberikan bantuan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku sektor transportasi angkutan umum, operasi pasar, dan gerakan menanam.
Dia berharap, apa yang telah diupayakan itu dapat mengarah ke hal positif hingga bisa mengendalikan inflasi di Kendari.
Sementara untuk sektor transportasi udara sebagai penyumbang inflasi di Kota Kendari, diluar jangkauan Pemkot Kendari, sebab kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.
“Frekuensi warga yang datang ke Kendari menggunakan transportasi udara semakin tinggi. Tetapi tidak diimbangi dengan jumlah peningkatan penerbangan, justru akan terjadi pengurangan penerbangan atau maskapai yang masuk,” ujarnya.
Maka secara ekonomi atau hukum pasar mengakibatkan terjadi peningkatan biaya dan itu Pemkot Kendari tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan melakukan intervensi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si
pada peringatan HUT ke 192 Kota Kendari meminta pemerintah Kota Kendari mengendalikan inflasi yang belum optimal, di bulan April, angka inflasi sebesar 5,51 persen di atas inflasi nasional sebesar 4,33 persen, meskipun angka itu berpengaruh besar terhadap biaya transportasi udara yang mahal.
“Pengendalian inflasi dengan fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di lapangan atau di pasar-pasar,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (Adv)
